Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terancam, Warga Intan Jaya Mengungsi, Tokoh Agama: Segera Hentikan Konflik

Kompas.com - 17/02/2021, 16:04 WIB
Michael Hangga Wismabrata

Editor

KOMPAS.com - Warga di Distrik Sugapa, Intan Jaya, dilaporkan mengungsi di Pastoran Gereja Katolik Santo Mikael Bilogai karena merasa terancam dengan adanya konflik bersenjata akhir-akhir ini. 

Dalam surat yang ditandatangani oleh Adminstator Diosesan Keuskupan Timika, P Marthen Kuayo, Keuskupan Timika menjelaskan, sejumlah warga juga ada yang mengungsi ke Paroki St Antonius, Bumiwonorejo, Nabire.

Sementara itu, dilansir dari Antara, Marthen mendesak semua pihak bersama-sama menghentikan konflik bersenjata tersebut.

"Kami dari gereja mengajak pemerintah dalam hal ini aparat TNI dan Polri maupun pihak TPN-OPM untuk mengambil langkah-langkah berdialog untuk mengakhiri konflik di Intan Jaya. Kalau situasinya tetap seperti ini maka sudah pasti korban akan terus berjatuhan dari kedua belah pihak," kata Pastor Marthen di Timika, Selasa.

Baca juga: 4 Fakta Anggota KKB yang Tantang Perang TNI dan Polri Tewas Ditembak

Diberitakan sebelumnya, warga yang mengungsi di Kabupaten Intan Jaya terus bertambah. Sampai Senin (15/2/2021), jumlahnya telah mencapai sekitar 1.000 orang.

 

Penjelasan Pemprov Papua

Pemerintah Provinsi Papua mengaku belum mengetahui jumlah detail dan kondisi para pengungsi tersebut.

Hal itu disebabkan putusnya komunikasi dengan Pemkab Intan Jaya, khususnya di Sugapa.

"Kondisi saat ini pengungsian di Sugapa memang belum terpantau oleh kami karena pesawat terbatas dan komunikasi juga tidak bisa," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua, Ribka Haluk, di Jayapura, Rabu (17/2/2021).

 

Baca juga: 1.000-an Warga Intan Jaya Mengungsi, Ini Tanggapan Pemprov Papua

Menurut Ribka, Pemprov Papua sudah berusaha menjalin komunikasi dengan Pemkab Intan Jaya terkait kondisi bencana sosial yang terjadi.

Pihaknya meminta Pemkab Intan Jaya untuk menerapkan masa tanggap darurat sosial.

"Untuk masalah bencana sosial di Intan Jaya, kami sejak November 2020 kami sudah ada komunikasi dengan pemerintah daerah di sana. Kami sudah meminta mereka menyurat agar itu menjadi dasar untuk kami bertindak. Memang kami tidak bisa ke sana karena penerbangan terbatas," ujar Ribka.

(Penulis: Kontributor Jayapura, Dhias Suwandi | Editor: Robertus Belarminus)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com