MK Tolak Permohonan Sengketa Pilkada Surabaya yang Diajukan Machfud Arifin-Mujiaman

SURABAYA, KOMPAS.com - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pilkada Surabaya yang diajukan pasangan calon wali kota Surabaya dan wakil wali kota Surabaya nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman.

Dengan demikian, MK tidak melanjutkan proses sidang sengketa pilkada tersebut.

Putusan nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021 tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam sidang putusan sela secara daring, Selasa (16/2/2021).

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Anwar Usman.

Baca juga: Gugatan Pilkada Surabaya, Tim Machfud Arifin-Mujiaman Siapkan Kejutan di Sidang Perdana

Salah satu pertimbangan majelis hakim, selisih perolehan suara antara pemohon dengan termohon melebihi presentase yang disyaratkan Pasal 158 Ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yakni 0,5 persen.

Sementara selisih perolehan suara keduanya 13,89 persen. Perolehan suara Eri Cahyadi-Armuji dari hasil rekapitulasi KPU Surabaya sebanyak 597.540 suara.

Sementara Machfud Arifin-Mujiaman sebanyak 451.794 suara.

"Selain itu, juga tidak ada bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang didalilkan pemohon berpengaruh pada perolehan suara pasangan calon," terang Anwar.