WNI Kerap Ditangkap Aparat Malaysia di Batas Perairan, TNI Kawal Perjalanan Malam di Nunukan

NUNUKAN, KOMPAS.com – Aparat TNI/Polri di Nunukan Kalimantan Utara menjadwalkan pengawalan bagi para penumpang speed boat rute Sei Bolong–Sei Ular dan sebaliknya.

Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Nunukan, Letkol Laut (P) Nonot Eko Febrianto, melalui Komandan pos AL Tinabasan Letda laut (E) Heri Susanto mengatakan, pengawalan tersebut khusus dilakukan di atas pukul 17.00 Wita.

Kebijakan ini, sebagai antisipasi penangkapan WNI oleh aparat Malaysia, yang sering terjadi di batas perairan RI–Malaysia tersebut.

"Untuk pengawalan, bukan TNI AL saja, kami sudah berkoordinasi dengan TNI AD, dan intansi Polri, semua siap untuk mengawal, demi mengurangi kejadian penangkapan terulang kembali,’’ujarnya melalui pesan tertulis, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Barongsai Terancam Punah di Perbatasan RI-Malaysia, Warga: Hanya Diarak Pakai Mobil

Saat ini, aparat keamanan di Nunukan tengah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para motoris speed boat rute tersebut.

Kejadian penangkapan WNI oleh aparat Malaysia di batas perairan Sei Ular, menjadi persoalan penting, di mana ada beberapa kasus yang terjadi.

Terakhir, adalah penangkapan 7 WNI asal Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kaltara. Mereka diamankan Pasukan Gerakan Am (PGA) Malaysia, pada Rabu (10/2/2021), sekitar pukul 21.00 Wita.

Ada dua penyebab di mana para motoris dan nelayan di wilayah ini sering menjadi tertuduh pelanggar batas negara. Yang pertama, rute Sei Ular memiliki garis batas miring, di mana sebelah perairan Sei Ular masuk wilayah Indonesia, sementara sisi lain diklaim milik Malaysia.

Di perairan ini, sisi sungai milik Indonesia sering surut karena berada di pinggiran sungai, sehingga para motoris kerap memilih lajur yang diakui menjadi batas perairan Malaysia.

Dan kedua, tepat di depan Pos Putih milik aparat Malaysia, terdapat bentangan rumput laut milik warga yang menutup jalur kapal atau speed boat.

Di wilayah ini, lagi lagi motoris akan memilih menghindari bentangan rumput laut dengan melambung memasuki perairan Malaysia.

"Memang itu butuh ketegasan pemerintah, kita terus lakukan sosialisasi, pendekatan ke masyarakat, tidak bisa main tebas itu rumput laut,’’kata Heri.

Selain kebijakan pengawalan, aparat keamanan di Nunukan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membangun sebuah pos pantau.

Baca juga: Banjir Rendam Bengkayang Kalbar, Akses Utama ke Perbatasan Negara Nyaris Putus

Dansatgas Pamtas RI – Malaysia Yonarhanud 16/Sula Bhuana Cakti (SBC) Mayor Arh Drian Priyambodo mengatakan, rencananya, pos pantau akan dibangun di pertigaan perairan Sei Ular Nunukan.

"Kebijakan pengawalan di atas pukul 17.00 Wita, itu dilakukan sembari menunggu dibangunnya pos pantau di pertigaan Sei Ular yang menjadi batas Indonesia dengan Malaysia,’’katanya.

Ia melanjutkan, untuk pengawalan tertentu seperti orang sakit yang harus dirujuk ke RSUD Nunukan, dan kasus darurat lain, maka hal tersebut akan menjadi tugas dari Prajurit Satgas Pamtas RI – Malaysia.

‘’Pengawalan emergency, entah itu sakit atau meninggal, akan menjadi tugas khusus Satgas Pamtas RI - Malaysia,’’tegasnya.

Terpisah, Asisten 1 Tata Pemerintahan Setkab Nunukan Muhammad Amin, menjelaskan, wacana pembangunan pos pantau memang akan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan aparat keamanan di Nunukan.

"Memang wacana itu sedang kita bahas, untuk progresnya masih kami rapatkan bersama stake holder,’’kata Amin.

Terkait adanya gangguan bentangan rumput laut yang menjadi salah satu penyebab motoris speed boat rute Sei Ular–Sei Bolong mengambil jalur perairan Malaysia, Amin akan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltara.

"Kelautan dan perikanan sekarang domain provinsi, tapi akan kita koordinasikan lagi dengan mereka, untuk masalah sosialisasi ke petani rumput laut, sebenarnya sudah sering kita lakukan,’’jawabnya.