Kasus Pembagian Tanah Pemerintah, Mantan Walkot Kupang Dituntut 12 Tahun Penjara

KUPANG, KOMPAS.com - Mantan Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jonas Salean dituntut 12 tahun penjara dalam sidang kasus pembagian aset tanah milik pemerintah di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (15/2/2021).

Selain dituntut 12 tahun penjara, Wali Kota Kupang periode 2012-2017 itu diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar dengan subsider enam bulan kurungan.

Ia juga harus membayar kerugian negara senilai Rp 750 juta.

Tuntutan terhadap Jonas dibacakan jaksa Hendrik Tipp dalam sidang yang dipimpin hakim Ari Prabowo

Apabila Jonas tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara selama satu bulan setelah putusan majelis hakim berkekuatan hukum tetap, maka seluruh harta terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara tersebut.

Baca juga: Bupati Jember Terpilih Beli Mobil Pindad untuk Kendaraan Operasional, Ini Alasannya...

"Tentu apabila hal itu pun tidak mencukupi maka akan ditambah dengan pidana penjara selama enam tahun,” kata Hendrik Tipp saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Kupang, Senin.

Jaksa penuntut umum juga menyebut Jonas Salean terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum, untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Dalam sidang tersebut, Jonas Salean didampingi kuasa hukumnya, Benyamin Rafael dan Alexander Tungga.

Sedangkan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa akan digelar pada 21 Februari 2021.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean (JS) sebagai tersangka kasus pembagian aset tanah.

Mantan Wali Kota Kupang 2012-2017 itu ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kejati NTT, Kamis (22/10/2020).

Adapun Jonas saat ini menjabat sebagai anggota DPRD NTT dari Fraksi Golkar. Selain Jonas, jaksa juga menahan mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang berinisial TM.

Baca juga: Kesaksian Korban Longsor Nganjuk: Setelah Shalat Maghrib, Ada Suara seperti Lesus...

Untuk diketahui, dari hasil penyidikan Kejati NTT, tanah kapling milik Pemerintah Kota Kupang diduga dibagikan kepada 152 orang pada 2017.

Sejumlah pihak diduga ikut mendapatkan tanah kapling tersebut, mulai dari pegawai tidak tetap, pejabat di Pemerintah Kota Kupang, hingga anggota DPRD.

Jaksa sudah mendapatkan sejumlah nama penerima beserta nomor surat penunjukan kapling tanah.