Tolak SKB 3 Menteri Soal Aturan Seragam Sekolah, Wali Kota Pariaman: Di Sini Homogen, Mayoritas Islam

Kompas.com - 15/02/2021, 20:36 WIB
Gambar ketentuan seragam yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2014. Kementrian Pendidikan dan KebudayaanGambar ketentuan seragam yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2014.
Editor Setyo Puji

KOMPAS.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang melarang pemerintah daerah dan sekolah negeri mewajibkan atau melarang muridnya mengenakan seragam beratribut agama menjadi polemik.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat secara tegas menolak aturan tersebut.

Wali Kota Pariaman Genius Umar, mengatakan aturan SKB 3 Menteri tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan menciptakan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"SKB 3 menteri seolah-olah negara memisahkan kehidupan agama dengan sekolah," katanya kepada Kompas.com, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Wali Kota Pariaman Tolak Terapkan SKB 3 Menteri Soal Aturan Seragam Sekolah

Oleh karena itu, pihaknya tidak sepakat dengan aturan tersebut. 

Sebab, setiap daerah memiliki budaya dan kearifan lokal masing-masing.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sedangkan di Pariaman sendiri, kata dia, mayoritas warganya beragama Islam. Sehingga, siswa muslim akan tetap diwajibkan menggunakan busana muslim.

"Pariaman itu homogen, mayoritas Islam. Non muslim tidak dipaksakan memakai jilbab di sekolah," jelas Genius.

Baca juga: Aturan Wajib Berjilbab bagi Siswi Muslim Dipertahankan, Kadisdik Padang: Biar Tidak Digigit Nyamuk

Terkait dengan sikap penolakannya itu, pihaknya mengaku siap berdiskusi dengan tiga menteri tersebut terkait penerapan aturan seragam di sekolah.

Adapun terkait dengan kasus di SMKN 2 Padang sebelumnya, ia menilai respons dari pemerintah pusat terlalu berlebihan dalam menyikapi persoalan seragam.

Pasalnya, persoalan tersebut sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat daerah tanpa harus mengeluarkan SKB 3 Menteri.

"Sebenarnya tidak perlu SKB 3 Menteri segala. Kasus di SMKN 2 Padang cukup diselesaikan oleh gubernur," jelas Genius.

Penulis : Kontributor Padang, Perdana Putra | Editor : Aprillia Ika



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Regional
Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Regional
Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Regional
Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Regional
Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Regional
Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Regional
Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Regional
Dorong Pendapatan UMKM, Walkot Maidi Minta ASN Belanja Sembako di Toko Terdekat

Dorong Pendapatan UMKM, Walkot Maidi Minta ASN Belanja Sembako di Toko Terdekat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X