BANDUNG, KOMPAS.com - Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Lido di Bogor, Jawa Barat, resmi disetujui pada sidang Dewan Nasional KEK, Rabu (10/2/2021). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta PT MNC Land Tbk lebih responsif dalam menyikapi keputusan tersebut.
"Saya hanya minta komitmen dari MNC Land yang memiliki KEK untuk merespons secepatnya. Jangan KEK didapat statusnya, tapi di lapangan tidak ada pergerakan yang signifikan, itu aja" kata Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (15/2/2021).
Emil pun mengapresiasi hadirnya KEK pariwisata tersebut. Momentum itu juga diharapkan bisa membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi.
"Alhamdulilah akhirnya ada satu KEK lahir di Jawa Barat namanya KEK pariwisata Lido. Karena paling siap secara infrastruktur secara teknis benefit ekspor impornya terukur. Jadi kita butuh butuh gerakan untuk pemulihan ekonomi. Jadi KEK-nya dapat, berarti kan ada fasilitasi pebebasan beban. Itu diterjemahkan dengan membangun lebih cepat itu," jelasnya.
Baca juga: Jadi KEK Pariwisata, Ini Rencana Besar Hary Tanoe–Trump di Bogor
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Dedi Taufik, KEK Lido sebagai kawasan khusus berbasis pariwisata akan bergerak secara bisnis pada pengembangan atraksi wisata seperti theme park kelas dunia, golf course, serta retail.
Di kawasan tersebut, akan dikembangkan akomodasi berupa luxury resort, hotel berbintang, pengembangan TOD, dan pengembangan ekonomi kreatif (studio film dan festival musik).
“Sejak awal pengajuan Lido sebagai KEK kami memberikan dukungan penuh baik saat pembahasan awal sampai dengan penerbitan rekomendasi gubernur,” kata Dedi.
Dari prospek bisnis, kata Dedi, kehadiran theme park akan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman) hingga mencapai 63,4 juta orang sampai 2038 atau rata-rata 3,17 juta wisatawan per tahun.
“KEK Lido sangat berpeluang untuk menjadi mesin pendorong pariwisata nasional karena berada di Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Halimun-Bogor. Sekaligus menjadi pendorong kebijakan Jawa Barat sebagai kawasan khusus pengembangan pariwisata provinsi (KPPP),” jelas Dedi.
Baca juga: Pemkot Batam Usulkan Pulau Pengalap Jadi KEK Pariwisata
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.