Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPRD Blora: Saya Tanam Semangka 3 Hektar, Cari Pupuknya Sulit

Kompas.com - 15/02/2021, 17:41 WIB
Aria Rusta Yuli Pradana,
Dony Aprian

Tim Redaksi

BLORA, KOMPAS.com - Permasalahan pupuk masih menjadi isu hangat bagi masyarakat Blora, Jawa Tengah.

Sejumlah oknum penimbun pupuk telah ditangkap pihak kepolisian.

Pelaku asal Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, ditangkap karena diduga menimbun ratusan sak pupuk bersubsidi.

Dia menjual pupuk melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca juga: Begini Pengakuan Penimbun Ratusan Sak Pupuk Bersubsidi di Blora

Adanya hal tersebut menyebabkan kelangkaan pupuk di pasaran.

Kelangkaan pupuk tersebut dirasakan Ketua DPRD Kabupaten Blora, HM Dasum.

"Iya, saya ini tanam semangka 3 hektar cari pupuknya juga sulit," ucap HM Dasum saat ditemui Kompas.com di Gedung DPRD Blora, Senin (15/2/2021).

Sebagai ketua DPRD, ia telah memerintahkan kepada anggotanya untuk melakukan sidak ke sejumlah distributor pupuk yang ada di wilayahnya.

Namun, sampai saat ini dirinya belum diberitahu hasil sidak tersebut.

"Komisi B sudah ada komunikasi. Saya belum ada laporan, tapi komisi B terkait dengan pupuk sering memanggil (distributor). Kalau di gudang masih ada barangnya tolonglah segera didistribusikan ke para yang membutuhkan," kata Dasum.

Baca juga: Polisi Tangkap Penimbun Ratusan Zak Pupuk Bersubsidi di Blora

Selain melakukan sidak ke sejumlah distributor, politisi PDI-P ini juga meminta agar data yang tertera pada Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) diperbaiki.

Sebab, Dasum mengakui di daerahnya ada sekitar 23 hektar tanah bengkok yang tidak didata oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), sehingga kuota pupuk semakin berkurang.

"Ini saya sendiri juga kesulitan pupuk, dan data dari E-RDKK ini memang perlu divalidkan lagi, karena banyak lahan yang tidak dimasukkan dalam E-RDKK, padahal itu ditanami tanaman pertanian," terangnya.

Ia juga mengapresiasi langkah kepolisian yang terus menindak para oknum penimbun pupuk.

"Memang harus tegas karena pupuk ini sekarang kuota diperkecil, ada pengurangan kuota. Sedangkan, untuk petani ini sangat membutuhkan sekali, sehingga perlu adanya ketegasan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com