Ganjar soal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Jateng: Belum Ada Informasi dari Mendagri

SOLO, KOMPAS.com - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku belum menerima surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2020.

Hal itu disampaikan Ganjar seusai menghadiri peresmian Flyover Purwosari di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (13/2/2021).

"Belum ada informasi dari Mendagri. Nanti begitu ada (informasi) Mendagri kita siapkan semuanya," kata Ganjar.

Baca juga: Pelantikan Bupati Blora Terpilih Ditunda, Arief Rohman: Kita Menyesuaikan Saja

Mendagri masih mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo terkait jadwal pelantikan kepala daerah pemenang Pilkada 2020.

Dalam usulannya itu berharap pelantikan bisa digelar sebelum 17 Februari karena tanggal tersebut adalah akhir masa jabatan kepala daerah yang dilantikan pada 2016 lalu.

"Pokoknya kita tunggu dari Kemendagri.  Kalau Kemendagri akhirnya mengundurkan itu kita Plh semuanya. Ada yang Sekda dan dari provinsi. Termasuk Solo," kata dia.

Pelantikan kepala daerah pemenangan Pilkada 2020 di Wilayah Jawa Tengah dipastikan tidak dilaksanakan secara serentak.

Baca juga: Bawaslu Minta Mendagri Tunda Pelantikan Bupati Sabu Raijua Terpilih, Ini Alasannya

Menurut dia ada tiga skenario dalam pelaksanaan pelantikan kepala daerah pemenangan Pilkada 2020 di Jateng.

"Ada tiga skenarionya. Satu yang tepat waktu. Dua yang masih mundur waktunya. Tiga yang sengketa. Tapi sampai sekarang kita belum tahu," ucap Ganjar.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga saat ini belum menentukan jadwal pelantikan kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2020.

Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, pihaknya hanya ingin memastikan bahwa kepala daerah langsung bisa bekerja usai dilantik nanti.

"Saya belum bisa pastikan jadwalnya. Harapan kami pada 17 Februari semua kepala daerah terpilih sudah dilantik, kecuali yang masih bersengketa," kata Akmal, usai bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (5/2/2021) malam.

Soal kepastian jadwal pelantikan, Menteri Dalam Negeri menurutnya masih mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo.

Pihaknya berharap pelantikan sudah digelar sebelum 17 Februari karena tanggal tersebut adalah akhir masa jabatan kepala daerah yang dilantik pada 2016 lalu.

"Kami ingin menghindari terlalu banyak penjabat kepala daerah," ujar Akmal.

Soal teknis pelantikan, pihaknya juga mewacanakan pelantikan kepala daerah secara virtual oleh gubernur untuk menghindari kerumunan.

Jadi, kepala daerah yang dilantik berada di balai kota masing-masing daerah, sementara gubernur melantik dari tempat berbeda.