Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Suami Saya Dihajar, Mulutnya Dilakban, Dia Disiksa..."

Kompas.com - 13/02/2021, 09:39 WIB
Rachmawati

Editor

KOMPAS.com - Sejumlah kasus kekerasan yang diduga dilakukan polisi terhadap tertuduh pelaku kejahatan hingga berujung pada kematian kembali mencuat.

Awal Februari ini, setidaknya dua orang kehilangan nyawa pada proses penangkapan dan saat berada di tahanan. Keduanya belum terbukti bersalah.

Lembaga advokasi hak asasi manusia menyebut aparat kepolisian terlibat dalam puluhan kasus penyiksaan terhadap terduga pelaku kejahatan selama setahun terakhir.

Penindakan di lingkup internal melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dianggap bukan solusi menghentikan tren 'penghakiman di luar pengadilan' itu.

Baca juga: Berawal Dituduh Mencuri Ponsel, Herman Tewas Diduga Dianiaya Oknum Polisi di Tahanan, Ini Faktanya

Revisi Kitab Hukum Acara Pidana yang memuat pengawasan eksternal dinilai satu-satunya jalan menghentikan kekerasan dalam penangkapan dan penahanan.

Di sisi lain, kepolisian mendorong anggotanya lebih memahami prosedur dan terus melatih kemampuan menembak agar 'upaya melumpuhkan tidak berujung mematikan'.

Dua orang yang tewas saat dan usai dibekuk polisi adalah Herman di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Deki Susanto di Solok Selatan, Sumatera Barat.

Herman tewas di dalam tahanan polisi setelah dituduh mencuri telepon genggam. Sementara itu, Deki tewas setelah kepalanya ditembak polisi saat hendak ditangkap karena dituduh terlibat judi.

Baca juga: Herman Tewas Diduga Dianiaya 6 Oknum Polisi, Kabid Humas Polda Kaltim: Enam Orang Ini Terduga Kuat sebagai Pelaku

Vita: Suami saya dihajar pakai besi

IlustrasiKOMPAS/DIDIE SW Ilustrasi
Namun, tuduhan penganiayaan oleh polisi juga diceritakan Vita, warga Tanah Datar, Sumatera Barat.

Vita berkata, suaminya berinisial VA, berprofesi sebagai pedagang buah kaki lima, disiksa polisi setelah ditangkap dalam kasus dugaan pencurian sepeda motor, akhir Desember 2020.

Vita mengeklaim, kepolisian menghalanginya bertemu suaminya. Dia baru dapat melihat suaminya di tahanan tiga hari pascapenangkapan.

"Wajahnya tidak seperti orang lagi, bengkak, memar, merah, biru, mulut jontor. Babak belur intinya," kata Vita via telepon.

Baca juga: 6 Oknum Polisi Terduga Penganiaya Herman hingga Tewas Dibebastugaskan

"Saya tanya ke polisi yang ada di situ, 'Kamu apakan suami saya?' Dia diam saja," ujarnya.

Vita bilang, saat hendak menangkap suaminya, polisi mengeluarkan tembakan peringatan. Padahal, kata dia, suaminya tidak memiliki senjata apa pun.

"Suami saya dihajar pakai besi. Mulutnya dilakban. Dia disiksa, disulut rokok sampai kencingnya berdarah."

"Padahal, saat berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan, jaksa kembalikan lagi ke polisi. Tidak ada ujungnya," kata Vita.

Baca juga: Keluarga Minta Proses Hukum 6 Polisi Terduga Penganiaya Herman Transparan

Anggota kepolisian menggiring satu orang tersangka usai ungkap kasus narkoba di Polda Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (11/02).Antara Foto Anggota kepolisian menggiring satu orang tersangka usai ungkap kasus narkoba di Polda Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (11/02).
Saat dikonfirmasi soal testimoni Vita tadi, Juru Bicara Polda Sumatera Barat Kombes Stefanus Satake Bayu menyebutkan, pihaknya belum menerima laporan soal dugaan kekerasan oleh polisi di Tanah Datar.

Vita memang belum melaporkan kekerasan itu. Setelah berkonsultasi dengan beberapa pihak, termasuk LBH Padang, dia ragu polisi yang menganiaya suaminya bakal diproses secara hukum.

"Kalau suami saya mati, mungkin baru kasusnya diangkat. Tapi kalau masih hidup, mungkin tidak akan pernah diproses. Mungkin memang harus tunggu mati dulu," kata Vita.

Baca juga: 6 Polisi Terduga Penganiaya Herman hingga Tewas Diproses secara Etik dan Pidana

BBC telah berusaha mewawancarai Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Rusdi Hartono, terkait bagaimana lembaganya mengatasi kasus yang disebut sebagai extrajudicial killing oleh pemerhati HAM.

Namun, upaya konfirmasi lewat pesan singkat dan sambungan telepon itu belum ditanggapi.

Bagaimanapun, Kombes Satake Bayu menyebut setiap anggota polisi di bawah Polda Sumatera Barat harus mencegah kematian seseorang dalam proses pengusutan perkara pidana.

"Kemampuan anggota kami harus dilatih, terutama dalam menembak," kata Satake.

Baca juga: Meninggal Penuh Luka di Sel Mapolresta Balikpapan, Herman Dijemput Tanpa Surat Penangkapan, Polisi: Dia Residivis

"Anggota kami juga harus mengetahui standar operasional prosedur dalam hal penangkapan. Administrasinya juga harus mereka siapkan," ujarnya kepada wartawan di Padang yang melaporkan untuk BBC Indonesia.

Dalam kasus kematian Deki Susanto di Solok Selatan, terdapat enam polisi yang diperiksa, tetapi baru satu yang dijadikan tersangka.

Adapun dalam kasus kematian Herman di Balikpapan, enam polisi diperiksa dalam ranah kode etik profesi.

Baca juga: Bercelana Pendek dan Bertelanjang Dada, Herman Diringkus, Ditahan, Lalu Meninggal, 6 Polisi Diperiksa

Apa yang perlu dilakukan agar kasus kematian dalam proses penangkapan dan penahanan tidak terulang?

Ketua Komnas HAM Taufan Damanik bertemu Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas ratifikasi konvensi antipenyiksaan.KEMENKO POLHUKAM Ketua Komnas HAM Taufan Damanik bertemu Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas ratifikasi konvensi antipenyiksaan.
Yang jelas solusinya bukan pengusutan dan pengawasan di internal kepolisian, menurut Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam.

"Itu tidak mungkin. November lalu untuk beberapa kasus kekerasan saya kirim surat ke Kapolri. Tapi, Desember kasus serupa terjadi lagi. Januari dan Februari ini juga terjadi lagi," ujarnya.

"Pengawasan eksternal dan akuntabilitas polisi harus diperkuat. Secara sistematis dan struktural, pencegahan penyiksaan ini harus disosialisasikan kepada polisi, termasuk saat mereka naik pangkat."

Baca juga: Lihat Deki Susanto Tewas Ditembak Polisi, Anak Istrinya Belum Dapat Bantuan Trauma Healing

"Pencegahan ini butuh sensitivitas, pengetahuan, dan harus terus-menerus diingatkan," kata Anam.

Sementara itu, Ombudsman mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan.

Konvensi ini diterbitkan PBB tahun 2009, tetapi hingga saat ini Indonesia belum mengadopsinya ke dalam sistem hukum nasional.

"Kekerasan dan penyiksaan ini sifatnya sistemik dan tidak terbantahkan karena dimulai dari aturannya," kata Ninik Rahayu, anggota Ombudsman.

Baca juga: Saksikan Kepala Deki Ditembak Polisi, Keluarga Trauma Berat, Istri Sering Pegang Kepala, Anak Tanya Papa

Polisi menahan salah satu pengunjuk rasa saat demo menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung ricuh di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis 8 Oktober 2020.Antara Foto Polisi menahan salah satu pengunjuk rasa saat demo menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung ricuh di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis 8 Oktober 2020.
"Jangan-jangan di kepolisian memang belum ada pemahaman yang merata tentang antipenyiksaan ini," ujarnya.

Akan tetapi, menurut Era Purnamasari, pengacara publik di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, ratifikasi itu tidak cukup.

Era berkata, solusi kunci persoalan ini adalah memasukkan konsep habeas corpus ke dalam KUHAP.

Artinya, kata dia, ada lembaga lain di luar Polri yang dapat menilai sah tidaknya penahanan. Tahap penahanan selama ini disebutnya menjadi momen terjadinya berbagai tindak kekerasan oleh polisi.

Baca juga: 5 Fakta Teror KKB di Distrik Sugapa, Warga Sipil Ditembak hingga 400 Orang Mengungsi

"Peraturan Kapolri 8/2009 mengadopsi berbagai konvensi internasional, tapi nyatanya ini gagal menjamin pemenuhan orang yang ditetapkan jadi tersangka dan ditahan," kata Era.

"Kenapa gagal? Ada Peraturan Kapolri 6/2019 tentang manajemen penyidikan. Ada kemunduran spirit pemenuhan HAM dalam aturan ini.

"Jadi percuma saja jaminan HAM tersangka sudah dimuat, tapi manajemen penyidikannya dilonggarkan. Akan tetap terjadi pelanggaran hak tersangka.

Baca juga: KKB Minta Dana Desa ke Kades, Bupati Intan Jaya: Terpaksa Memberikan daripada Ditembak

"Sementara dalam proses internal, hukuman disiplin jadi modus kepolisian menghindari pemidanaan yang layak terhadap pelaku, bahwa sudah ada tanggung jawab atas penyiksaannya."

"Jadi jawabannya memang harus di level undang-undang, melalui perubahan KUHAP," ujar Era.

Bagaimanapun, perubahan KUHAP tidak masuk dalam program legislasi nasional tahun 2021 yang dibuat DPR Januari lalu.

Dan dalam catatan Kontras, selama Juni 2019 hingga Mei 2020, terjadi 48 kasus penyiksaan yang dilakukan polisi. Mayoritas terjadi di tingkat Polres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com