Epidemiolog Unsoed: Kebijakan PPKM Hanya Mampu Sedikit Landaikan Kasus Covid-19

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Epidemiolog Lapangan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dr Yudhi Wibowo menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) jilid pertama dan kedua tidak dapat menurunkan kasus Covid-19 secara signifikan.

"Kebijakan PPKM hanya mampu sedikit melandaikan kasus Covid-19 di akhir penerapan kebijakan tersebut," kata Yudhi Wibowo, Rabu (10/2/2021).

Yudhi memaparkan, pada 11 Januari terjadi penambahan 8.692 kasus baru dan pada 8 Februari turun menjadi 8.242 kasus baru.

"Meski di pertengahan pelaksanaan PPKM penambahan kasus beberapa kali meningkat mencapai di atas 10.000 kasus," ujar Yudhi.

Baca juga: PPKM Mikro, Banyumas Usulkan Zonasi Covid-19 Tingkat Desa, Bukan RT

Sedangkan jumlah kasus aktif, kata Yudhi, masih meningkat dan kasus kematian relatif tetap.

"Jumlah kasus aktif mengalami peningkatan yaitu 123.636 orang pada 11 Januari 2021 menjadi 171.288 orang pada 8 februari 2021. Meski pun positivity rate harian cenderung menurun dari 31,10 persen menjadi 29,42 persen," ujar Yudhi.

Selain itu, berdasarkan data mobility trend dari Apple, mobilitas penduduk secara nasional juga masih terdapat peningkatan, terutama di akhir pekan.

Lebih lanjut, Yudhi mengatakan, mendukung kebijakan PPKM mikro yang diterapkan mulai 9 Februari hingga 22 Februari 2021.

"Secara konsep kebijkan PPKM berbasis mikro sangat bagus, terutama dalam hal penguatan 3T (testing, tracing, treatment) dan isolasi pada level mikro yang diharapkan tidak memberatkan pergerakan perekonomian secara luas," kata Yudhi.

Namun, terdapat beberapa kendala untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut di lapangan.

"Pertama belum adanya kesepakatan keseragaman penentuan zona yang berdasarkan ketentuan jumlah rumah yang terdapat kasus Covid-19 di tingkat administrasi RT. Beberapa daerah jika mengacu instruksi mendagari maka tidak ada RT dengan zona merah karena rata-rata kasus dalam RT tersebut di bawah 10 rumah," jelas Yudhi.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Perbatasan Banyumas Dijaga Tiap Akhir Pekan

Kedua, data kasus covid-19 harian belum tersedia sampai dengan pemetaan pada level RT.

"Ketiga diperlukan koordinasi lintas sektor yang harus dilakukan segera. Termasuk menghitung kebutuhan sumber daya yang mendukung agar dapat dilaksanakan secara maksimal," kata Yudhi.

Selain itu, yang tak kalah pentingnya yaitu keberlanjutan dari kebijakan tersebut.

"Bagaimana tindak lanjut pasca-PPKM berbasis mikro. Karena jika diterapkan secara konsisten jelas sangat membutuhkan sumber daya yang besar," ujarnya.