Bupati Intan Jaya Bentuk Tim Pemulihan, Ombudsman Akan Turun untuk Pastikan Pemerintahan Berjalan

JAYAPURA, KOMPAS.com - Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, mengaku telah membentuk tim penanganan dan pemulihan situasi Intan Jaya, menyusul kurang kondusifnya daerah tersebut karena keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Hal tersebut dilakukan seusai dirinya mendapat masukan dari Wakapolda Papua, Brigjen Matius Fakhiri.

"Kemarin saya bertemu Wakapolda juga dan sempat mendapatkan petunjuk, hari ini saya ada di Nabire bentuk tim untuk penanganan dan pemulihan situasi Intan Jaya yang di dalamnya gabungan beberapa unsur OPD," ujar Natalis, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (8/2/2021).

Setelah membentuk tim, ia akan segera berkoordinasi dengan Kapolres Intan Jaya dan Dandim 1705/Nabire guna melakukan koordinasi.

Baca juga: Rentetan Ketegangan di Intan Jaya, Baku Tembak, Selebaran Tantangan KKB hingga Pemerintahan Disebut Tak Jalan

Natalis yang mengakui pemerintahan di Intan Jaya selama tahun ini belum berjalan, akan segera diaktifkan.

"Sebentar saya lakukan pertemuan dengan Kapolres dan Dandim untuk koordinasi di tingkat forkompinda, setelah itu jalan. Rencananya Rabu (10/2/2021) kami berangkat ke Intan Jaya," kata dia.

Pembentukan tim tersebut, terang Natalis, akan lebih mengedepankan unsur kekeluargaan untuk menarik kembali masyarakat yang saat ini bergabung dengan KKB.

Bahkan, ia mengaku telah memulai hal tersebut dengan melakukan pertemuan dengan salah satu keluarga pimpinan KKB.

"Saya baru selesai bertemu dengan salah satu keluarga pimpinan KKB, saya mau ajak baik-baik melalui pendekatan kekeluargaan," kata Natalis.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua, Sabar Iwanggin menilai, seharusnya aktivitas pemerintahan tidak boleh terhenti karena masih terdapat pihak keamanan di Intan Jaya.

Ia memastikan Ombudsman akan segera turun ke lokasi guna mengecek kebenaran dari informasi tersebut.

Baca juga: Penjelasan Soal Pemerintahan Intan Jaya Disebut Tak Jalan: Bukannya Pemdanya Tidak di Tempat tapi...

"Ombudsman Papua akan menerjunkan tim ke sana sesuai dengan instuksi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Kami akan melihat langsung situasi pelayanan publik di Intan Jaya," tutur Sabar.

Dari data yang dikeluarkan Polda Papua, selama 2020, KKB beraksi sebanyak 49 kali di tujuh kabupaten.

Yang terbanyak terjadi di Intan Jaya sebanyak 23 kali, lalu Mimika 9 kali, Nduga 8 kali, Pegunungan Bintang 6 kali dan Keerom 1 kali.

Dari aksi-aksi tersebut, total ada 17 orang yang tewas karena ulah KKB. 12 orang di antaranya merupakan warga sipil, 4 anggota TNI dan 1 polisi.