Bali Mulai Terapkan PPKM Mikro pada 9 Februari, Satgas Gotong Royong Diaktifkan Kembali

Jika nanti dalam pelaksanaannya ditemukan kerumunan atau pelanggaran, maka Satgas Gotong Ryong mengingatkan dan melaporkannya ke Satgas Kabupaten atau Kota.

"Kalau sanksi tetap ada di kami, artinya satgas gotong royong bisa merekomendasi atau melaporkan bila mana diabaikan oleh masyarakat setempat baru kita ambil alih," kata dia.

Dari SE Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 disebutkan, kepala desa dan lurah diminta bersinergi dengan bendesa adat di Bali dam membentuk Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 berbasis Desa Adat dengan struktur organisasi, tugas, dan fungsi yang diatur sebelumnya.

Kemudian mengaktifkan Pos Komando (Posko) Gotong Royong Pencegahan Covid 19 berbasis Desa Adat di Bali sebagai wadah aktivitas Satgas Golong Royang dalam Penerapan PPKM.

"Sebelum Satgas Gotong Royong Penanganan Covid 19 Berbasis Desa Adat terbentuk, pelaksanaan PPKM Berbasis Desa/Kelurahan ditangani oleh Relawan Desa/Kelurahan dan Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid 19 berbasis Desa Adat di Bali," kata Gubernur Bali Wayan Koster dikutip dari SE tersebut.

Baca juga: Jenazah Pasien Covid-19 Hilang dari Makam, Bupati: Ini Saya Anggap sebagai Pencurian

Adapun pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Gotong Royong Penanganan Covid-19 dibebankan pada anggaran masing-masing unsur sesuai dengan pokok kebutuhan.

Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui APBDes.

Sementara kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD kabupaten/kota dan kebutuhan di tingkat desa adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.

"Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada anggaran TNI/Polri, dan kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau BNPB APBD Semesta Berencana Provinsi Bali/Kabupaten/Kota," katanya.