Jateng Siap Terapkan PPKM Mikro, Kepala Daerah Diminta Konfirmasi Peta Zonasi

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta seluruh kepala daerah mempersiapkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di tingkat Desa, RW dan RT.

Ganjar pun tengah menyiapkan data desa-desa berdasarkan klasifikasi zonasi penyebaran Covid-19.

"Kemarin mulai kita data deteksi daerah-daerah atau desa-desa dengan klasifikasi merah, orange, kuning dan sebagainya. Kita siapkan sekarang tindakan yang sifatnya lebih teknis. Kita sampaikan kepada seluruh bupati/wali kota, datanya kita kirim untuk dikonfirmasi sehingga bisa laksanakan dengan baik," kata Ganjar usai rapat penanganan Covid-19 di kantornya, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Wali Kota Malang Kritisi Kebijakan PPKM Mikro karena Hal Ini

Ganjar menyebut sebaran peta zonasi ada 5 kabupaten/kota di Jateng yang masuk kategori risiko tinggi dan 30 lainnya masuk kategori sedang.

Jika dikerucutkan per kecamatan, ada 25 daerah yang memiliki risiko tinggi, 475 kategori sedang, 58 kategori rendah dan 18 kecamatan tidak ada kasus.

"Sementara di tingkat desa, terdapat 158 desa kategori resiko tinggi, 2.468 kategori sedang, 1.275 kategori rendah dan 4.671 desa tidak ada kasus. Peta inilah yang kita siapkan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan PPKM mikro," jelasnya.

Ganjar mendorong masing-masing kabupaten/kota memilah daerah mana yang masuk risiko tinggi atau sedang.

Di tempat-tempat itu, wajib disiapkan tempat isolasi terpusat untuk penanganan kasus Covid-19.

Baca juga: Banyumas Bakal Terapkan PPKM Mikro, Operasional Mal hingga Tempat Makan Dilonggarkan

Selain itu, Ganjar juga meminta optimalisasi Puskesmas yang nantinya akan ada bantuan tracer atau surveilans dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang membantu proses tracing.

"Peralatan nanti akan kami dukung, setidaknya ada rapid antigen di setiap puskesmas. Untuk teknisnya, nanti pak Sekda akan membahas lebih detail dengan seluruh kabupaten/kota," jelasnya.

Ganjar menegaskan, PPKM mikro akan diterapkan di seluruh Jawa Tengah dengan melihat zonasi yang ada.

Dari peta zonasi yang sudah ada sampai desa/kelurahan, kata Ganjar, maka program itu bisa dilaksanakan dengan optimal.

"Kemarin rapat dengan Kementerian Desa sudah diarahkan sampai tingkat teknis, bahwa desa bisa menggunakan dana desa maksimal 8 persen untuk pelaksanaan PPKM mikro itu. Nanti juga ada bantuan peralatan dan dukungan lainnya," tegasnya.

Khusus untuk Jateng, pelaksanaan PPKM mikro akan didukung dengan gerakan Jogo Tonggo yang sudah berjalan.

Menurutnya, gerakan itu sudah berjalan bagus dan bisa dioptimalkan untuk mendukung program ini.

"Ada beberapa desa yang punya pengalaman unik tapi berhasil. Kami harap itu bisa ditiru dan dilaksanakan di daerah lainnya," pungkasnya.