Banyak TKI Kabur dari Malaysia, Satgas Covid-19 Diminta Perketat Pengawasan di Perbatasan

NUNUKAN, KOMPAS.com – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nunukan, Kalimantan Utara, meminta Satgas Covid-19 Nunukan memperketat pengawasan di perbatasan RI – Malaysia.

Peringatan tersebut diberikan berkaitan dengan sejumlah kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang kabur dari Malaysia memanfaatkan perbatasan darat wilayah Krayan dan Pulau Sebatik yang berbatasan laut dengan Malaysia.

"Kita menangani tiga kasus pelarian PMI dari Malaysia, mereka memanfaatkan perbatasan Krayan dan Sebatik untuk pulang kampung melalui Nunukan, satu kasus di akhir 2020, dan dua kasus di 2021," ujar Kepala BP2MI Nunukan Kombes Pol Hotma Victor Sihombing, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Masuk Malaysia Lewat Jalur Tikus, 6 Warga Sambas Kalbar Ditangkap

Kasus terbaru yang ditangani BP2MI Nunukan adalah pelarian 11 PMI asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada akhir Januari 2021.

Mereka menerobos hutan sawit mencari jalan utama, kemudian mencari tumpangan mobil menuju Krayan kabupaten Nunukan, wilayah RI terdekat dari Serawak, Malaysia.

Victor menjelaskan, jalur masuk ilegal di wilayah perbatasan memang menjadi alternatif paling mudah dan cepat.

"Itu sebabnya kita minta Satgas Covid-19 perketat skrening di perbatasan. Jangan sampai kasus Covid-19 tiba-tiba naik dengan adanya kasus seperti ini. Kita tahu Malaysia menjadi wilayah rawan penyebaran Covid-19," tegasnya.

Ditakutkan terjadi kasus penularan Covid-19 impor

Victor menegaskan, para PMI yang kabur lebih memilih lewat jalur illegal karena sejumlah alasan. 

Di antaranya nihilnya identitas diri karena semua disita majikan sejak mulai bekerja, menghindari biaya rapid test atau swab test, serta keharusan karantina mandiri.

Baca juga: Warga Rohingya Melalui Jalur Berbahaya Saat Kabur ke Malaysia

Sementara, kata Victor, otoritas Malaysia seakan membiarkan para WNI keluar dari negaranya tanpa memusingkan prosedur legal yang menjadi syarat keluarnya warga negara asing.

"Itulah kenapa kita berharap ada pemberlakuan protokol kesehatan lebih ketat di wilayah wilayah perbatasan. Kita takutkan ada klaster impor Malaysia yang masuk," katanya.