Kompas.com - 04/02/2021, 19:10 WIB
Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Gubernur Bangka Belitung terkait kerusakan lingkungan, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/12/2020). handoutWakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Gubernur Bangka Belitung terkait kerusakan lingkungan, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR bidang pertanian, peternakan dan lingkungan, Dedi Mulyadi mengusulkan agar pemegang gergaji mesin (chainsaw) harus memiliki surat izin dari wali kota atau bupati.

Kepemilikan mesin penebang pohon seperti gergaji mesin itu harus terdaftar di pemerintah daerah setempat.

"Pemilik chainsaw bisa siapa saja harus berizin. Kalau orang punya chainsaw berizin sehingga setiap orang nanti akan hati-hati. Saat menebang pohon harus punya izin dari kepala desa," katanya kepada Kompas.com via sambungan telepon, Kamis (4/2/2021).

Menuru Dedi, kepemilikan gergaji mesin harus terdaftar sama dengan penguasaan senjata api. Sebab, gergaji mesin ini memiliki daya rusak tinggi, terutama untuk lingkungan.

"Sehingga harus mendapat izin kepemilikan dari wali kota/bupati sehingga terdata. Jika ada penebangan pohon tinggal dipanggil pemilik chainsaw. Chainsaw siapa yang dipakai," katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi: KLHK Harus Umumkan Era Siapa yang Paling Banyak Obral Izin Alih Fungsi Hutan

Selain itu, lanjut Dedi, penebangan pohon jenis apapun harus mengantongi izin kades.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga kepala desa bisa menentukan usia dan ketinggian pohon serta kemiringan tanah tempat pohon yang boleh ditebang.

"Sekarang ini tata aturan ini nggak ada. Bebas. Ini untuk pohon-pohon yang di kebun ya, yang dimiliki rakyat. Harus ada izin kepala desa," tandasnya.

Sindir reboisasi

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi juga menyindir kegiatan reboisasi, baik yang dilakukan lembaga swasta maupun pemerintah. Sebab, kegiatan penghijauan itu tidak ada artinya jika perambahan hutan baik legal maupun ilegal masih terus terjadi.

Dedi mengatakan, banyak program reboisasi seperti penanaman 1 miliar pohon zaman pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga sekarang. Kemudian di dalamnya ada upacara, pemasangan tenda besar dan lain sebagainya.

"Namun seluruh simbolisasi itu belum tentu melahirkan pohon, karena seringkali pohon-pohon yang ditanam pada kegiatan proyek pemerintah rata-rata berukuran di bawah 1 meter sekitar 40 sampai 50 sentimeter, sehingga rentan mati. Namanya juga pohon proyek," kata Dedi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tantang Gubernur Anies Anggarkan Rp 1 Triliun Reboisasi Kawasan Bogor dan Sekitarnya

Menurut Dedi, penanaman pohon yang masih usia sangat muda, lalu kegiatannya dilakukan antara April-Mei menjelang musim kemarau, pasti melahirkan kegagalan.

"Reboisasi belum tentu menlahirkan jutaan hektar tanah kosong yang tertanami. Tapi penambangan hutan yang lebat itu mah pasti, sehingga logika reboisasi tidak akan punya makna apapun jika perambahan hutan terus berlangsung," kata Dedi.

"Kita tanam 100.000 pohon, belum tentu jadi. Tapi 1 juta pohon yang sudah ratusan tahun tumbuh sudah jelas mati," katanya.

Dedi mengatakan, jika negeri ini ingin bebas dari bencana banjir dan longsor ke depan, reboisasi harus seiring dengan gerakan penghentian alih fungsi lahan dan perambahan hutan.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Regional
Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X