Diburu untuk Uang, Kini Belasan Orangutan dari Luar Negeri Itu Dipulangkan ke Tanah Air Halaman 2

Kompas.com - 03/02/2021, 16:46 WIB

Rachmawati

Editor

Lihat Foto

Deputi Direktur Jenderal Departemen Taman Nasional dan Alam Liar, Prakit Vongsrivattanakul, mengatakan sebanyak 69 ekor orang utan sitaan telah dikembalikan ke Indonesia sejak 2006.(AFP/Getty Images)

Dari 11 ekor orangutan yang dipulangkan ke Indonesia, sembilan disita di Malaysia dan dua lainnya disita di Thailand.

Seekor orangutan Sumatera korban penyelundupan satwa liar melihat dari dalam kadang saat hendak dipulangkan dari Thailand ke Indonesia di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, pada Kamis (17/12).

Petugas memindahkan Orangutan Sumatra (Pongo abelii) saat tiba di Terminal Cargo Bandara Kualanamo, Deliserdang, Sumatera Utara, 18 Desember 2020. Orangutan ini merupakan satu di antara sembilan individu korban trafficking yang direpatriasi dari Malaysia.

Pengunjung memperhatikan Orangutan Sumatra (Pongo abelii) koleksi Medan Zoo, Sumatera Utara, sebelum masa penutupan akibat pandemi COVID-19, Januari 2020 lalu.

Orangutan Sumatra (Pongo abelii) saat berada di kandang sementara di kantor YOSL-OIC, Medan, Sumatera Utara, 2017 lalu. Orangutan betina itu berusia empat tahun dan diselamatkan petugas dari warga.

Sumber BBC Indonesia

Pendiri dan Ketua Yayasan Orangutan Sumatera Lestari-Orangutan Information Centre (YOSL-OIC), Panut Hadisiswoyo, mengatakan kegiatan kartel perdagangan satwa internasional menyebabkan sejumlah orangutan asal Indonesia kini berada di luar negeri.

"Kartel perdagangan satwa yang memang sudah cukup meresahkan banyak negara terutama Indonesia. Masih ada di Thailand, dan mungkin juga ada beberapa di Saudi Arabia atau Timur Tengah yang memang tidak mudah dilakukan repatriasi," kata Panut.

Diburu demi uang

Praktik perburuan orangutan hingga kini terus terjadi di Indonesia. Utamanya satwa tersebut dijadikan peliharaan atau hewan koleksi orang-orang dari kalangan 'berkantong tebal'.

"Sebenarnya dari orang-orang dengan ekonomi yang lebih mapan yang berkeinginan untuk memelihara maupun memperdagangkan orangutan ini. Nilainya cukup fantastis," kata Pendiri dan Ketua Yayasan Orangutan Sumatera Lestari-Orangutan Information Centre (YOSL-OIC) Panut Hadisiswoyo.

Menurutnya, harga yang dipatok oleh para pemburu di tatanan bawah biasanya tidak begitu mahal. Namun nilainya akan melonjak 'fantastis' usai sampai di tangan pedagang.

Hal itu diamini Kepala Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, Eduward Hutapea.

"Belum tentu juga yang menikmati nilai ekonominya ini orang-orang yang melakukan perburuan itu. Tapi bisa saja, nilai ekonomi yang lebih tinggi itu di orang-orang perantara. Namun begitu, ini masih butuh pembuktian," kata Eduward.

Eduward mengatakan bahwa nilai yang diperoleh para pemburu orangutan sebenarnya tidak sebanding dengan risiko hukumannya.

Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, siapa saja yang memelihara, memburu, memperjualbelikan dan menyelundupkan orangutan akan dikenakan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.

"Mungkin bagi sebagian orang ini menggiurkan nilai transaksinya," kata Eduward kepada wartawan BBC News Indonesia.

Peran aparat

Nanda Fahriza Batubara Petugas memindahkan Orangutan Sumatra (Pongo abelii) saat tiba di Terminal Cargo Bandara Kualanamo, Deliserdang, Sumatera Utara, 18 Desember 2020. Orangutan ini merupakan satu di antara sembilan individu korban trafficking yang direpatriasi dari Malaysia.

Selain faktor ekonomi, praktik perburuan dan penyelundupan satwa langka endemik Pulau Sumatra tak lepas dari fakta bahwa jumlah sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah untuk menjaga hutan terbilang minim. Padahal, hutan yang mesti dijaga cukup luas.

Surat Keputusan Nomor 8088/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018. Keputusan itu menetapkan total kawasan hutan seluas 3.009.212,24 hektare. Sedangkan hutan lindung ditetapkan seluas 1.199.236,17 hektare serta kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam seluas 421.150,85 hektare.

"Ini menjadi catatan saja bahwa penting untuk memberi perhatian khusus terhadap perdagangan satwa ilegal ini oleh aparat dan pemangku kebijakan. Jadi kita minta pemangku kebijakan lebih memperhatikan spesies kunci, dan jangan sampai justru terlibat dalam distribusi satwa ilegal ini," ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara, Doni Latuparissa.

Kepala Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, Eduward Hutapea, mengatakan ketiadaan alat bukti yang cukup menyebabkan petugas sulit membongkar jaringan perdagangan orangutan hingga ke para pemodal maupun kolektor.

Menurut Eduward, terdapat perbedaan pola antara perdagangan orangutan dengan satwa-satwa dilindungi lainnya seperti harimau. Biasanya, orangutan diperdagangkan secara bebas tanpa diawali dengan transaksi uang muka.