Bupati Terpilih Sabu Raijua Berstatus Warga AS, KPU: Saat Daftar Pilkada Menyerahkan KTP Kupang

KOMPAS.com - Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengungkapkan bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore, merupakan warga negara Amerika Serikat.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Sabu Raijua Kirenius Padji mengatakan, saat mendaftar sebagai peserta pilkada di daerah itu, Orient menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) warga negara Indonesia dan beralamat di Kota Kupang.

KPU Sabu Raijua juga melakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang mengenai keabsahan KTP Orient seperti yang dipertanyakan bawaslu tersebut.

Surat klarifikasi dari Dukcapil Kota Kupang itu, dikeluarkan pada 16 September 2020.

Baca juga: Real Count KPU Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Data 100 Persen: Paslon Nomor Urut 2 Unggul dari Petahana

Surat itu ditandatangani oleh Kepala Dukcapil Kota Kupang Agus Ririmase.

Dalam surat itu tertulis Orient merupakan warga RT 003, RW 001, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

“Dukcapil Kota Kupang sudah mengeluarkan berita acara tentang keabsahan KTP,” kata Kirenius, Selasa (2/2/2021).

Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yudi Tagihuma sebelumnya mengatakan, pada Januari 2021, pihaknya menyurati Kedubes Amerika.

Pihaknya mempertanyakan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore yang terpilih sebagai bupati Sabu Raijua pada pilkada 9 Desember 2020 lalu.

"Kami sudah menerima surat dari Kedubes Amerika di Jakarta. Kami tanya apakah dia masih warga negara Indonesia atau sudah menjadi warga negara Amerika, dan informasi dari sana benar Orient Riwu Kore warga negara Amerika Serikat,” ungkap dia.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov NTT Bantu Tracing 10.000 Warga Kota Kupang

Balasan surat dari Kedubes Amerika tersebut ditanda tangani Kepala Bagian Konsuler, Eric M Alexander.

Cuplikan surat elektronik tersebut berbunyi, "We would like to inform you that Mr Orient Patriot Riwukore is holding a US Citizenship".

Yudi menyebut, bawaslu sudah mewanti-wanti KPU untuk meneliti secara cermat keabsahan calon sebelum menetapkan sebagai peserta pilkada.

(KOMPAS.COM/SIGIRANUS MARUTHO BERE)