Catatan Penting Gagasan Polri Presisi Jenderal Sigit

Setelah menyambut kedatangan Kapolri baru Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kantor PP Muhammadiyah Jumat (29/1/2021) lalu, saya terpanggil untuk memberikan catatan penting dalam bentuk opini.

Apalagi, kalau diamati, setelah disumpah oleh Presiden Joko Widodo, Jenderal Sigit langsung melakukan safari ke ormas keagamaan Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Robithoh Alawiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Mungkin sebagai Nasrani, Jenderal Sigit ingin menunjukkan bahwa dirinya dekat dengan kalangan muslim. Representasinya adalah berbagai ormas yang tadi disebutkan.

Padahal Indonesia sebagai negara yang menganut Bhinneka Tunggal Ika sudah selesai dengan pemahaman politik yang bersifat suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Saya ingin mengatakan bahwa sepanjang perjalanan bangsa Indonesia, kita sudah kenyang pengalaman dengan tokoh negara yang memiliki latar belakang agama di luar Islam sebagai agama yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia

Sebagai anak bangsa, harapan kita kepada pengganti Jenderal Idham Azis hanyalah konsistensi menjalankan visi besar transformasi Polri menuju Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkedailan).

Baca juga: Ini 6 Perintah Terbaru Kapolri soal Penanganan Covid-19

Komitmen kerja ini jauh lebih utama dan hakiki, ketimbang mengkhawatirkan adanya serangan bernuansa SARA yang sejak awal disampaikan analis akan menjadi ganjalan jenderal yang sebelumnya menjabat Kabareskrim itu untuk meraih kursi kepemimpinan di Polri.

Gagasan Polri Presisi

Setelah saya mempelajari gagasan Polri Presisi sebanyak 120 halaman yang disampaikan di hadapan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Sigit memiliki komitmen kuat mengubah paradigma penegakan hukum yang dari sebelumnya berorientasi pada masalah (problem oriented policing) ke pendekatan pemolisian prediktif (predictive policing).

Tentu hal ini adalah pekerjaan besar. Seluruh elemen bangsa sudah barang tentu akan mendukung berbagai janji terobosan yang disampaikan di hadapan wakil rakyat kita di Senayan.

Data masalah yang diungkapkan pun sangat baik. Survei Markplus Inc dicantumkan dalam paper gagasan Jenderal Sigit.

Dalam data itu disebutkan telah terjadi disinformasi antara penanganan laporan polisi dengan persepsi masyarakat. Fakta itu sebagai imbas penerimaan masyarakat dari media mainstream dan media sosial. Fakta ini menjadi pekerjaan serius yang harus dijawab oleh Kapolri baru.

Kita pahami bahwa perkembangan teknologi informasi bisa menjadi pedang bermata dua. Menjadi alat yang menciptakan kemajuan peradaban tetapi juga bisa berfungsi merusak tata nilai kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Jenderal Sigit tak boleh terlena dengan data survei yang mengatakan bahwa perasaan masyarakat aman dari gangguan kejahatan, Indonesia berada di peringkat 9 dari 142 negara.

Hemat saya, berbagai fenomena masalah, tantangan dan peluang itu harus dijadikan momentum Jenderal Sigit untuk menerapkan penegakan hukum tanpa bandang bulu, tajam ke atas dan juga ke bawah sebagaimana yang saya nyatakan di beberapa kawan media beberapa hari lalu.

Kalau mengacu tahapan yang telah dilalui Polri sejak 2005 lalu, Jenderal Sigit menyampaikan bahwa saat ini institusi Polri sedang bertransformasi sebagai sebuah organisasi publik yang unggul (excellent) di tahun 2025 yang akan datang. Dijelaskan pula dalam paper Jenderal Sigit, tahapan sebelumnya 2005-2009 membangun kepercayaan (trust building), 2010-2014 membangun kemitraan (partnership building) dan 2015-2019 menuju organisasi yang unggul (strive for excellence) (hal.50).