Gerakan "Jateng di Rumah Saja" Diterapkan 6 dan 7 Februari, Ini Penjelasan Lengkapnya

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan kebijakan baru untuk menekan tingginya penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

Kebijakan tersebut diberi nama Gerakan Jateng di Rumah Saja.

Selama kebijakan itu diberlakukan, warga di Jawa Tengah diimbau untuk tidak keluar rumah.

Untuk mendukung kebijakan itu berjalan efektif, seluruh tempat keramaian akan ditutup dan operasi yustisi dilakukan secara serentak.

Baca juga: Gerakan Jateng di Rumah Saja Berlaku Akhir Pekan Ini, Ganjar: Hanya 2 Hari

Berlaku 6 dan 7 Februari

SHUTTERSTOCK/HANI SANTOSA Ilustrasi isolasi mandiri Covid-19 di rumah

Menurut Ganjar, kebijakan tersebut akan berlangsung selama dua hari, yakni pada 6 dan 7 Februari 2021.

Adapun surat edaran untuk menerapkan kebijakan itu juga sudah disiapkan.

“Hasil rapat dengan para Sekda dan alhamdulillah sebagian besar setuju. Kira-kira kita siap di tanggal 6 sampai 7 (Februari) untuk melakukan gerakan di rumah saja secara bersama-sama. Maka kita minta partisipasi masyarakat yuk kita di rumah saja, hanya dua hari saja," ucap Ganjar di rumah dinasnya, Semarang, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Soal Gerakan Jateng di Rumah Saja, Ditentang Wali Kota Solo dan Dipertanyakan Bupati Wonogiri

Dijelaskan Ganjar, kebijakan itu dikeluarkan sebagai respons atas keluhan Presiden Joko Widodo yang menilai pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) gagal.

“Dan cara itulah yang kira-kira menurut saya penting untuk menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pemerintah,” katanya.

Seluruh tempat keramaian ditutup

shutterstock.com Ilustrasi perdagangan

Selama kebijakan itu diberlakukan, Ganjar mengatakan, seluruh tempat keramaian akan ditutup.

Kesempatan itu akan dimanfaatkan untuk melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan.

“Tempat-tempat keramaian pariwisata, toko pasar, kita istirahat dulu. Nah nanti pasar-pasar kesempatan kita semprot semuanya biar sekalian bersih, tempat pariwisata juga ditutup dulu,” jelasnya.

Namun demikian, untuk pelayanan umum seperti kesehatan dan transportasi publik tetap beraktivitas dengan pengetatan.