Termasuk Wabup Nagan Raya, Ini Daftar 3 Kepala Daerah yang Pernah Dikabarkan Sering Tak Masuk Kantor

KOMPAS.com - Wakil Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh, Chalidin Oesman sudah berbulan-bulan tidak masuk kantor.

Ia dikabarkan lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta untuk berobat. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya Ardi Martha.

Meski begitu, ia tak mengetahui secara pasti alasan Chalidin Oesman tidak masuk kantor selama berbulan-bulan.

Selain Wakil Bupati Nagan Raya, ada dua kepala daerah yang pernah dikabarkan kerap tak masuk kantor yakni Gubernur Maluku dan Bupati Yahukimo.

1. Gubernur Maluku Murad Ismail

KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTY Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Pangdam XVI Pattimura, Mayjen TNI Agus Rohman dan Kapolda Maluku, Irjen Pol Baharudin Djafar bersama sejumlah pejabat lainnya memusnahkan senjata api bekas konflik 1999 usai mengikuti upacara Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-75 di halaman Kodam XVI Pattimura, Senin (5/10/2020)

Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Hasan Slamet mengatakan, pihaknya mendatangi langsung kantor gubernur Maluku karena mendapatkan keluhan dari masyarakat bahwa Gubernur Murad Ismail sering malas ke kantor sehingga mengganggu pelayanan publik.

“Ombudsman sebagai lembaga pengawas datang ke kantor gubernur hari ini untuk memastikan apakah gubernur ada atau tidak, ternyata hari ini beliau tidak ada,” kata Slamet kepada wartawan di kantor gubernur Maluku, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Gubernur Maluku: Saya Tidak Masuk Kantor, Jangan Berpikir Macam-macam

“Kami sebagai Ombudsman perwakilan provinsi mengharapkan agar Pak Gubernur juga harus rajin berkantor karena apa pun yang terjadi, pelayanan publik harus maksimal,” ujar Slamet.

Dia mengakui sudah dua kali Ombudsman mengajukan permohonan audiensi dengan Gubernur Murad Ismail.

Namun, orang nomor satu di Provinsi Maluku itu selalu tidak berada di kantor. Bahkan Slamet mengakui Murad selalu mewakilkan kepada Wakil Gubernur Barnabas Orno.

Menanggapi hal tersebut, Murad mengaku tak masuk kantor bukan berarti tidak bekerja untuk rakyat.

Baca juga: Ombudsman Nilai Gubernur Maluku Malas ke Kantor, Begini Kata Anggota Dewan

Pernyataan itu disampaikan Murad saat akan menyampaikan sambutan pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan DPW PKS Provinsi Maluku di Gedung Ashari Ambon, Senin (18/11/2019).

“Saya adalah gubernur orang Maluku. Saya bertanggung jawab atas kemaslahatan masyakakat Maluku. Karena itu, saya minta teman-teman yang ada di luar, tolong jangan berpikiran macam-macam tentang kami di pemerintahan. Saya tidak masuk kantor, bukan tidak bekerja,” ujar dia.

Murad lantas mengungkapkan aktivitasnya selama sepekan terakhir berada di Jakarta hingga tidak beraktivitas di kantor gubernur.

Baca juga: Ombudsman Soroti Gubernur Maluku yang Malas ke Kantor

“Saya mau menanggapi lebih dahulu. Minggu terakhir ini saya di Jakarta sejak 12 November, saya ketemu dengan Menteri Perhubungan RI, dengan membawa seluruh Bupati dan Wali Kota se-Maluku."

"Di sana, kami berdiskusi soal kepentingan Maluku di Kantor Kementerian Perhubungan, sekaligus menyampaikan proposal untuk percepatan pembangunan Maluku lima tahun ke depan,” ungkap dia.

Ia juga mengatakan mengikuti beberapa kegiatan pemerintah pusat termasuk bertemu dengan Presiden di Istana Negara dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Termasuk juga melakukan pertemuan dengan elit politik PDI Perjuangan di Kantor DPP.

Baca juga: Gubernur Maluku: Saya Sarankan, Wartawan yang Biasa Berkunjung Rame-rame Ini Kita Vaksin...

2. Bupati Yahukimo Papua tak ngantor 6 bulan

KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI Bupati Yahukimo, Abock Busup

Yafet menyayangkan kejadian tersebut karena Abock menjabat Ketua Gugus Tugas Covid-19 Percepatan Penanganan Covid-19 di Yahukimo.

"Bupati sampai hari ini sudah enam bulan ada di Jakarta sedang mengurus partainya, karena kami Yahukimo salah satu kabupaten yang mengikuti pilkada, tapi kemudian beliau menjabat sebagai tim gugus dan hal ini buat kami mengkhawatirkan," kata Yafet melalui sambungan telepon, Rabu (22/7/2020).

Baca juga: 6 Bulan Berada di Jakarta, Bupati Yahukimo: Pemerintahan Berjalan Secara Online

Yafet juga menyoroti anggaran penanganan Covid-19 di Yahukimo yang dinilai tidak rasional. Sebab, anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 130 miliar.

Jumlah itu diajukan dalam dua tahap, Pemkab Yahukimo telah mengajukan anggaran Rp 70 miliar pada tahap pertama.

"Kita tahu angaran Rp 70 miliar itu dari media, tapi penyampaian bupati ke kami itu berbeda dan penyampaian yang Rp130 miliar itu dilakukan tidak secara hormat hanya melalui WA (WhatsApp). pada tahap pertama itu Rp 70 miliar lalu kedua Rp 60 miliar," kata Yafet.

Baca juga: 6 Bulan Berada di Jakarta, Bupati Yahukimo: Saya Tidak ke Kantor Alasannya Covid-19

Sementara itu, Plt Sekda Yahukimo Elay Giban mengatakan, ketidakhadiran Bupati Abock selama enam bulan terakhir tak disengaja.

Menurutnya, Bupati Abock berada di Jakarta dan tak bisa kembali ke Yahukimo karena bandara ditutup.

"Maret sampai dengan hari ini beliau terkena lockdown di Jakarta dan tidak bisa kembali, beliau bukan sengaja meninggalkan tempat tugas tapi beliau urusan kepentingan untuk partai," kata dia.

Elay memastikan selama berada di Jakarta, Abock Busup tetap memegang kontrol pemerintahan. Ia mengatakan Bupati Abock akan kembali ke Yahukimo karena penerbangan dari Jakarta telah dibuka.

Baca juga: 6 Bulan Tidak Ngantor, Bupati Yahukimo Menunggu Rekomendasi Parpol di Jakarta

3. Wakil Bupati Nagan Raya berbulan-bulan tak ngantor

KOMPAS/DIDIE SW Ilustrasi

Di berdalih lebih banyak sering di Jakarta untuk pengobatan.

Selain itu ia mengatakan Bupati Nagan Raya telah memberi tugas kepada dirinya sebagai wakil bupati untuk diam seperti patung.

"Tugas saya yang tersirat saat ini adalah saya disuruh menonton dan diam oleh Bupati. Jadi saya sedang melaksanakan tugas itu sekarang," kata Chalidin Oesman saat dihubungi.

Baca juga: Berbulan-bulan Tak Masuk Kantor, Wakil Bupati Nagan Rayan : Saya Disuruh Menonton dan Diam oleh Bupati

"Jadi ya yang namanya pembantu bupati diminta bantu untuk diam, ya kita diam saja hehehehehehehe," tulis Chalidin.

Ia juga mengatakan tak diberi ruang gerak untuk berbuat pada masyarakat termasuk tak pernah mendapatkan laporan apapun terhadap fungsi pengawasan.

"Maaf saya saat ini banyak di Jakarta karena sedang berobat, jangan risau karena Wabup sering tidak ada di tempat. Karena ada atau tidak adanya Wabup di tempat itu tidak ada pengaruh sama sekali terhadap kegiatan pemerintahan, semua kegiatan pemerintah tetap berjalan,” kata Chalidin.

Baca juga: Orang Kaya Dapat, yang Meninggal Tercatat, Karut-marut Penyaluran BST di Nagan Raya Aceh

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Rahmat Rahman Patty, Dhias Suwandi | Editor : Farid Assifa, Robertus Belarminus, Dheri Agriesta, Abba Gabrillin)