BPKP Audit Investigasi Dugaan Korupsi Pengaman Pantai Lhokseumawe Rp 4,9 Miliar

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh menyatakan pekan ini mulai melakukan audit investigasi kasus dugaan korupsi pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Kota Lhokseumawe senilai Rp 4,9 miliar tahun 2020.

Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, dihubungi per telepon, Minggu (31/1/2021) menyebutkan, lembaganya sudah menerima surat dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada 28 Januari 2021 lalu untuk permintaan audit investigasi kasus itu. Surat itu tertanggal 25 Januari 2020.

“Segera kami tindaklanjuti permintaan audit investigasi itu. Tentu, auditor kami dan penyidik Kejaksaan Negeri Lhokseumawe melakukan ekspose substansi kasus itu. Minggu ini kita mulai lakukan audit,” katanya.

Baca juga: Kejari Lhokseumawe Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Pengaman Pantai Senilai Rp 4,9 M 

Dia menyebutkan, timnya memastikan akan bekerja maksimal melakukan audit investigasi kasus itu. Sehingga jelas apakah ada kerugian negara dalam kasus itu atau tidak.

Sebelumnya diberitakan, Kejari Lhokseumawe mulai mengumpulkan keterangan dan alat bukti kasus itu.

Rekanan proyek itu bahkan telah mengembalikan uang sebesar Rp 4,2 miliar ke rekening Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lhokseumawe membantah bahwa proyek itu fiktif. Menurut dinas proyek itu hanya keselahan administrasi saja.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pengaman Pantai Lhokseumawe, Kontraktor Kembalikan Dana Rp 4,2 M