Jeritan PKL Digusur Saat Pandemi: Apa Kami Mau Disuruh Ngemis...?

JAMBI, KOMPAS.com – Beberapa pedagang kaki lima di kawasan Taman Anggrek Sri Soedewi Kota Jambi dapat peringatan dari lurah setempat. Mereka akan digusur pada masa pandemi seperti ini.

Dar (50) was-was dagangannya diangkut sewaktu-waktu. Sebab seminggu yang lalu Pahrudin yang merupakan Lurah Telanaipura datang ke tempatnya berdagang sembari mengomel tak henti.

Ada beberapa pedagang kaki lima di depan Taman Anggrek Sri Soedewi itu. Pahrudin mengingatkan pedagang diberi waku tiga hari dan memberikan surat peringatan terkait ketertiban dan keindahan.

Dar lantas was-was. Selasa (26) ini jelas sudah lewat satu minggu dari peringatan Pahrudin. Selain pandemi ternyata pemerintah akan turut menghilangkan sumber mata pencahariannya.

Baca juga: PPKM Kota Malang PKL Boleh Berjualan di Atas Pukul 20.00 WIB, Ini Syaratnya

Pendapatan turun drastis selama pandemi

Semenjak pandemi corona Maret 2020 pendapatan dirinya jelas turun drastis. Orang tua tunggal dengan dua anak ini punya pendapatan tidak tentu, rata-rata bisa Rp 200.000 sampai Rp 300.000 sehari sebelum pandemi.

Saat pandemi pendapatannya dari jualan sate dan minuman sejak 2006 ini hanya dapat Rp 50.000 sampai Rp 100.000 per hari.

Karena biaya hidup dan biaya sekolah anaknya harus tetap dibayar, maka Dar memutuskan jualan koran saat pagi.

"Jadi kalau pagi jualan koran, sore jualan sate dan minuman," katanya, pada Jumat (29/1/2021).

Dar bingung tiba-tiba semua digusur. Sebelum-sebelumnya tidak ada masalah. "Kadang ada teguran disuruh buka jam setengah 4, kata Pol PP kota buka setengah 4. Kalau jam 10 disuruh tutup kita tutup jam 10," ungkapnya.

Setelah tutup beberapa peralatan mereka simpan rapi di sela-sela kantin yang ada di belakang kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

Baca juga: Hari Pertama PPKM Semarang, Petugas Gabungan Mulai Patroli, Tutup Ruas Jalan dan Tertibkan PKL

Hanya bisa pasrah, PKH tak dapat, digusur pula...

Meski pun was-was Dar hanya bisa pasrah. "Ndak apa-apa kami pasrah. Tapi ada solusi apa kami dicarikan tempat atau bagaimana," katanya.

Sebab dirinya mencari makan hanya dengan jualan itu. Dar sendiri kadang tidak dapat bantuan keluarga miskin dari pemerintah. "Bahkan PKH tidak dapat," katanya.

"Malah digusur pula. Anak mau sekolah, SPP tiap bulan," katanya.

Dirinya meminta solusi pada pemerintah. "Apa kami mau disuruh mengemis atau minta-minta?" katanya.

Kalaupun digusur, carikan tempat yang bagus untuk jualan...

Meri salah satu penjual es tebu di kawasan taman anggrek mengatakan dia dan beberapa pedagang lain dikatakan melanggar perda semua.

“Katanya mau digusur semua. Kemudian kami bilang apa kami pindah, tapi di belakang ndak boleh jugo di depan dak boleh juga,” katanya.

“Kemudian kami komplain juga kenapa yang di kawasan kejaksaan tinggi itu boleh. Tapi mereka jawab jangan ikuti orang, ikut mereka aja katanya,” kata Meri, pada Jumat (29/1/2021).

Kemudian seingat Meri mereka bilang masa 10 tahun tidak terkumpul uang. “Enak nian dia ngomong. Kalau dia makan gaji, kalau kita ndak jualan nak makan apa?” katanya.

Dia mengatakan sebelumnya sempat dibatasi juga dari jam 4 sore sampai malam. Selama kurang lebih 8 tahun dia dan beberapa pedagang lain digeser hanya jika ada acara besar seperti presiden mau lewat, atau gubernur kemudian kalau selesai kembali lagi.

Dia mengatakan era pandemi ini pendapatannya turun jauh. Biasanya bisa dapat Rp 500.000 paling tinggi sehari berjualan, kini mendapatkan Rp 150.000 saja susah. Meri tertolong pendapatannya berjualan di sebuah sekolah.

Meski pun begitu Meri merasa yang penghasilan seperti ada banyak. “Bukan hanya saya saja yang mengeluh. Semua kawan PKL mengalami seperti saya juga,” katanya.

Meri berharap pandemi cepat berakhir dan meminta kalau pun ada penggusuran pihak PKL dicarikan tempat yang lebih bagus.

“Kalau tidak boleh jualan kami tidak terima. Kalau dicari tempat di belakang untuk kami ndak cukup dan kalau malam ndak ada pembelinya,” katanya.

Bagian jalan samping kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi terdapat kantin yang menempel dengan dinding kantor.

Lokasi tersebut hanya ramai oleh pekerja kantoran sekitar pada jam kerja. Mereka direncanakan juga dipindah ke sana. Namun tempat tersebut sepi saat sore sampai malam.

Lurah: bukan penggusuran, hanya penertiban, ini kebijakan Pemkot...

Lurah Telanaipura Pahrudin menolak penertiban tersebut dikatakan penggusuran. "Kita menertibkan," katanya.

Pahrudin mengatakan penertiban ini adalah kebijakan pemerintah Kota Jambi, bukan hanya kelurahannya saja.

Terkait jumlah pedagang kaki lima yang akan digusur dirinya enggan menyebut. "Kalau itu kita belum bisa menyebutkannya," katanya.

Awalnya saat ditanya solusi untuk pedagang Pahrudin tidak ada kewenangan menjawab.

Namun ketika ditanya ulang dia mengatakan pihaknya anak menunjukkan tempat yang bisa digunakan oleh pedagang.