Banjir Bandang di Bogor, Komisi IV Minta 220 Rumah di Gunung Mas Direlokasi

Kompas.com - 28/01/2021, 16:21 WIB
Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Bogor, Kamis (28/1/2021). istimewaWakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Bogor, Kamis (28/1/2021).

KOMPAS.com - Komisi IV DPR meninjau lokasi banjir bandang di kawasan Gunung Mas, Kabupaten Bogor, Kamis (28/1/2021). Hasilnya, Komisi IV menemukan ada dua penyebab banjir bandang di kawasan itu.

Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi menjelaskan, penyebab pertama adalah hilangnya pohon pijakan yang menjadi penyangga hutan. Hutan di sana berubah menjadi areal perkebunan dan pohon tegakan yang menjadi peyangga tanah sudah kosong.

"Akibatnya, batu-batu yang di daerah di aliran sungai tidak ada yang melindungi. Ketika air deras, sungai pun melebar, ya akhirnya batunya makin lepas," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Kamis.

Dedi melanjutkan, penyebab kedua banjir bandang di Gunung Mas adalah terjadinya perubahan fungsi lahan. Yaitu sungai purba berubah menjadi areal perumahan perkebunan berbentuk bedeng. Kemudian sungainya bergeser, sementara di atas perumahan tidak ada pohon tegakan. Ketika air deras di atas kawasan itu, batunya pun ikut tergerus.

Baca juga: Jakarta Berpotensi Banjir Bandang 2 Hari ke Depan, Ini Panduan Kesiapsiagaan Menghadapinya

Komisi IV pun merekomendasikan dua solusi atas persoalan tersebut. Solusi pertama adalah relokasi 220 rumah warga yang merupakan karyawan PTPN VIII di sekitar Gunung Mas ke tempat yang lebih nyaman.

Kemudian daerah bekas perumahan itu dikembalikan menjadi fungsi konservasi dengan ditanami pohon gombong.

"Secara tradisional pohon gombong adalah tanaman yang relatif memiliki hubungan emosional dengan lingkungan," kata Dedi.

Rekomendasi lainnya adalah evaluasi seluruh hutan di wilayah Bogor. Dilihat lagi berapa persen hutannya, sehingga apabila berkurang, maka sejumlah perkebunan yang kurang produktif dan tidak menguntungkan diubah statusnya menjadi hutan.

"Kan perkebunan teh sudah banyak tak menguntungkan di bibir hutan. Saya sarankan perkebunan itu sebagian diubah peruntukannya dijadikan hutan lindung. Gunung Mas semuanya dihutankan kembali, kecuali beberapa perkebunan yang relatif masih produktif dan menguntungkan," katanya.

Menurut Dedi, ketika perkebunan berubah menjadi hutan pun masih tetap meunguntungkan. Manfaatnya adalah keuntungan konservasi, ekologi, dan pariwisata dengan hutannya.

"Pada akhirnya pariwisata pun ikut berkembang," katanya.

Dedi juga mengimbau pemerintah agar mengubah rencana tata ruang dan wilayah menjadi kawasan hutan. Namun hanya sebagian, tidak semuanya.

"Ketika jadi kawasan hutan, di situlah punya fungsi kerja sama antara KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Pemprvo DKI untuk sama-sama menanam hutan di Bogor, Purwakarta, Bandung Barat, Bandung dan Cianjur," katanya.

Baca juga: Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Menurut Dedi, reboisasi sebuah kawasan menjadi perhutanan itu juga menjadi bagian dari investasi untuk Pemrov DKI. Sebab, pohon-pohon yang ditanam nanti tetap menjadi milik DKI.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Regional
Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Regional
Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Regional
Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Regional
Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Regional
Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Regional
Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Regional
Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Regional
2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Regional
Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Regional
Pemilik Toko di Blitar Tewas akibat Hantaman Benda Tumpul di Kepala

Pemilik Toko di Blitar Tewas akibat Hantaman Benda Tumpul di Kepala

Regional
Jokowi Berharap Setelah Vaksinasi Ekonomi dan Pariwisata di DIY Tumbuh

Jokowi Berharap Setelah Vaksinasi Ekonomi dan Pariwisata di DIY Tumbuh

Regional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Yogyakarta, Menkes Klaim Pelaksanaannya Lebih Rapi

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Yogyakarta, Menkes Klaim Pelaksanaannya Lebih Rapi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X