Kompas.com - 28/01/2021, 15:57 WIB
Perda penanggulangan Covid-19 di Banten Disahkan Dok Humas Pemprov BantenPerda penanggulangan Covid-19 di Banten Disahkan

SERANG, KOMPAS.com - Provinsi Banten akhirnya mempunyai Peraturan Daerah (Perda) penanggulangan Covid-19 sebagai landasan penegakan protokol kesehatan.

Perda yang didalamnya juga mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan itu disahkan oleh DPRD Banten pada Kamis (28/1/2021).

Rapat paripurna pengesahan Perda tersebut digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Kota Serang.

Baca juga: Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Rapat pengesahan dihadiri Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dan diikuti anggota dewan secara daring.

"Perda penanganan Covid-19 telah disahkan oleh DPRD provinsi banten. Ini mengatur sebagaimana landasan hukum pemerintah daerah untuk melaksanakan program memutus mata rantai penyebaran covid," ujar Andika usai rapat paripurna kepada wartawan. Kamis.

Dengan adanya Perda tersebut, Satgas Covid-19 dapat bekerja mendispilinkan masyarajat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

"Makanya sekarang ini bukan lagi edukasi seperti kemarin-kemarin. Tapi, sekarang lihat sendiri penyebaran kasus terkonfirmasi positif sangat luar biasa di Banten," ujar Andika.

Baca juga: Pemprov Banten Susun Perda PSBB untuk Pemberian Sanksi Pelanggar

Aneka denda administrasi hingga sanksi pidana

Andika menuturkan, di dalam Perda tersebut juga mengatur sanksi denda adminstrasi hingga pidana bagi pelanggar Protokol kesehatan.

"Denda baik secara adminitsrasi, secara nominal uang dan pidana itu ada," ucap Andika.

Berdasakan pasal 17 di Perda penanggulangan Covid-19 di Banten tertuang bahwa setiap orang melanggar prokes dikenakan sanksi administratif denda paling sedikit sebesar 
Rp 300.000 dan paling banyak Rp 3.000.000.

Pemberian sanksi kepada orang yang melanggar prokes dilaksanakan oleh Satpol PP.

Sedangkan dalam pasal 16 tertuang bagi para pelaku usaba yang melanggar prokes akan diberikan sanksi berupa pembekuan izin usaha paling singkat 30 hari (tiga puluh) hari.

Rekomendasi pencabutan sementara itu dilakukan oleh perangkat daerah sesuai lingkup ijin yang dikeluarkan daerah.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Regional
Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Regional
Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Regional
Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Regional
Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Regional
Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Regional
Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Regional
Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Regional
Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Regional
Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Regional
Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Regional
Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X