Puluhan Eks Anggota FPI di Sumsel Bergabung ke GP Ansor

Kompas.com - 26/01/2021, 19:47 WIB
Ilustrasi. shutterstock.comIlustrasi.

PALEMBANG, KOMPAS.com - Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumatera Selatan mencatat, setidaknya sekitar 30 orang eks anggota Front Pembela Islam (FPI) yang masuk ke organisasi mereka.

Hal itu, lantaran FPI telah resmi dibubarkan oleh pemerintah pada 30 Desember 2020 kemarin. 

Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Sumatera Selatan Ahmad Zarkasih mengatakan, mereka menerima siapa pun yang ingin bergabung ke GP Ansor termasuk para mantan anggota FPI.

Zarkasih menjelaskan, tidak ada perbedaan antara FPI dan GP Ansor soal pemahaman agama Islam. Sebab keduanya merupakan sesama muslim dan Nahdatul Ulama.

"Instruksi dari pusat siapapun yang mau bergabung dengan GP Ansor selagi ikut paham kita tentang kebangsaan, dan kenegaraan maka kami akan terima," katanya saat pembagian masker di Palembang, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Ancam Bunuh Mahfud MD di Medsos, 4 Anggota FPI Pasuruan Ditangkap Polisi

Diungkapkan Zarkasih, GP Ansor merupakan organisasi yang berpegang kepada Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Undang-undang (UU) 45. 

Bahkan, jika nantinya ada perbedaan serta ada kelompok yang berusaha mengubah dan berbeda dengan NKRI mereka akan melakukan tindakan tegas termasuk anggotanya sendiri.

"Artinya, semua anggota GP Ansor harus ikut dalam pemahaman yang sama. Gus Dur sempat mengatakan kalau ada yang ingin mengubah atau berbeda dengan NKRI tentu tidak boleh berada di Republik ini. Dan tentunya, mereka akan berhadapan dengan GP Ansor, tokoh agama dan lain sebagainya," jelasnya.

Baca juga: Seorang Anggota FPI Ditangkap, Diduga Sebarkan Pesan Ajakan Pengeboman

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa FPI. 

Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/2020). 

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," ujar Mahfud MD. 

Menurut Mahfud MD, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas. 

Dengan tidak adanya legal standing terhadap ormas FPI, maka Mahfud minta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu Ini Lapor Polisi Motornya Hilang Dicuri, Ternyata Pencurinya Suami Sendiri

Ibu Ini Lapor Polisi Motornya Hilang Dicuri, Ternyata Pencurinya Suami Sendiri

Regional
Lapor Rumah Dibobol Maling dan Ponsel Raib, Pelaku Ternyata Suami Sendiri

Lapor Rumah Dibobol Maling dan Ponsel Raib, Pelaku Ternyata Suami Sendiri

Regional
Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 dari Rumah Zakat

Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 dari Rumah Zakat

Regional
Pedagang Pasar hingga Sopir Bus Jadi Sasaran Vaksin Covid-19 di Banyumas

Pedagang Pasar hingga Sopir Bus Jadi Sasaran Vaksin Covid-19 di Banyumas

Regional
Ganjar Tanggapi Kisruh Walkot Tegal dan Wakilnya: Perlu Diruwat, dari Dulu Ada-ada Saja

Ganjar Tanggapi Kisruh Walkot Tegal dan Wakilnya: Perlu Diruwat, dari Dulu Ada-ada Saja

Regional
Oknum PNS Riau Edarkan Sabu, Keluar Masuk Penjara tapi Tetap Berdinas

Oknum PNS Riau Edarkan Sabu, Keluar Masuk Penjara tapi Tetap Berdinas

Regional
Klaster Keluarga di Karangasem, 37 Warga di Sebuah Desa Terkonfirmasi Positif Covid-19

Klaster Keluarga di Karangasem, 37 Warga di Sebuah Desa Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
Pura-pura Minta Antar Beli Bensin, Pemuda Ini Rampas Motor Teman Sekolah

Pura-pura Minta Antar Beli Bensin, Pemuda Ini Rampas Motor Teman Sekolah

Regional
Terima Transfer Rp 51 Juta dari BCA, Ardi Mengira Komisi Jual Mobil, Kini Ditahan Meski Berusaha Mengembalikan

Terima Transfer Rp 51 Juta dari BCA, Ardi Mengira Komisi Jual Mobil, Kini Ditahan Meski Berusaha Mengembalikan

Regional
Polisi Ungkap Prostitusi Online Tawarkan Threesome, Muncikari dan Admin Grup Chat Ditangkap

Polisi Ungkap Prostitusi Online Tawarkan Threesome, Muncikari dan Admin Grup Chat Ditangkap

Regional
Besan Bacok Besan di Aceh Timur, gara-gara Menantu Terlalu Cepat Melahirkan

Besan Bacok Besan di Aceh Timur, gara-gara Menantu Terlalu Cepat Melahirkan

Regional
Gunung Sinabung Kembali Luncurkan Awan Panas Guguran dan Erupsi

Gunung Sinabung Kembali Luncurkan Awan Panas Guguran dan Erupsi

Regional
DPD Demokrat Sulut Sebut Kadernya Dirayu untuk Mendukung KLB

DPD Demokrat Sulut Sebut Kadernya Dirayu untuk Mendukung KLB

Regional
Rekonstruksi Ibu Kandung Bunuh Bayi 9 Bulan, Hidung Korban Ditekan hingga Memar agar Telan Racun

Rekonstruksi Ibu Kandung Bunuh Bayi 9 Bulan, Hidung Korban Ditekan hingga Memar agar Telan Racun

Regional
Dilantik Jadi Wabup OKU, Johan Anuar Terdakwa Korupsi Lahan Kuburan Boleh Keluar Rutan

Dilantik Jadi Wabup OKU, Johan Anuar Terdakwa Korupsi Lahan Kuburan Boleh Keluar Rutan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X