Kompas.com - 26/01/2021, 19:47 WIB

PALEMBANG, KOMPAS.com - Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumatera Selatan mencatat, setidaknya sekitar 30 orang eks anggota Front Pembela Islam (FPI) yang masuk ke organisasi mereka.

Hal itu, lantaran FPI telah resmi dibubarkan oleh pemerintah pada 30 Desember 2020 kemarin. 

Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Sumatera Selatan Ahmad Zarkasih mengatakan, mereka menerima siapa pun yang ingin bergabung ke GP Ansor termasuk para mantan anggota FPI.

Zarkasih menjelaskan, tidak ada perbedaan antara FPI dan GP Ansor soal pemahaman agama Islam. Sebab keduanya merupakan sesama muslim dan Nahdatul Ulama.

"Instruksi dari pusat siapapun yang mau bergabung dengan GP Ansor selagi ikut paham kita tentang kebangsaan, dan kenegaraan maka kami akan terima," katanya saat pembagian masker di Palembang, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Ancam Bunuh Mahfud MD di Medsos, 4 Anggota FPI Pasuruan Ditangkap Polisi

Diungkapkan Zarkasih, GP Ansor merupakan organisasi yang berpegang kepada Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Undang-undang (UU) 45. 

Bahkan, jika nantinya ada perbedaan serta ada kelompok yang berusaha mengubah dan berbeda dengan NKRI mereka akan melakukan tindakan tegas termasuk anggotanya sendiri.

"Artinya, semua anggota GP Ansor harus ikut dalam pemahaman yang sama. Gus Dur sempat mengatakan kalau ada yang ingin mengubah atau berbeda dengan NKRI tentu tidak boleh berada di Republik ini. Dan tentunya, mereka akan berhadapan dengan GP Ansor, tokoh agama dan lain sebagainya," jelasnya.

Baca juga: Seorang Anggota FPI Ditangkap, Diduga Sebarkan Pesan Ajakan Pengeboman

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa FPI. 

Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/2020). 

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," ujar Mahfud MD. 

Menurut Mahfud MD, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas. 

Dengan tidak adanya legal standing terhadap ormas FPI, maka Mahfud minta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Regional
Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Regional
Gubenrur Jatim Berikan Bantuan Sambungan Listrik PLN untuk 1.951 Penyintas APG Semeru

Gubenrur Jatim Berikan Bantuan Sambungan Listrik PLN untuk 1.951 Penyintas APG Semeru

Regional
Lumpy Skin Disease Ancam Ketahanan Pangan

Lumpy Skin Disease Ancam Ketahanan Pangan

Regional
Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Regional
Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Regional
Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Regional
Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Regional
Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Regional
Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Regional
Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Regional
Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Regional
Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Regional
Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Regional
Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.