Upah 7 Bulan Ditunggak 4 Tahun, Ratusan Buruh Samarinda Kirim Karangan Bunga ke Perusahaan

Kompas.com - 25/01/2021, 17:13 WIB
Karangan bunga yang dikirim buruh ke kantor PT PSP di Terminal Peti Kemas Palaran, Samarinda, Kaltim, Senin (25/1/2020). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONKarangan bunga yang dikirim buruh ke kantor PT PSP di Terminal Peti Kemas Palaran, Samarinda, Kaltim, Senin (25/1/2020).

SAMARINDA, KOMPAS.com – Ratusan buruh Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) yang bekerja sebagai tenaga kerja bongkar muat di Terminal Peti Kemas Palaran, Samarinda, mengirim 15 karangan bunga ke PT Pelabuhan Samudera Palaran (PSP), Senin (25/1/2021).

Kiriman bunga tersebut sebagai wujud protes mereka atas upah mereka yang belum dibayar tujuh bulan terhitung sejak Maret sampai Oktober 2017.

Hingga empat tahun berjalan, gaji tersebut tak kunjung diberikan.

Sebanyak 15 karangan bunga berjejer di pintu masuk menuju kantor PT PSP di Palaran, Samarinda. PT PSP sebagai perusahaan operator Terminal Peti Kemas Palaran.

Masing-masing karangan bunga bertuliskan ungkapan hati para buruh meminta agar upah mereka segera dibayar.

Baca juga: 10 Pekerja Tambang di Tanah Bumbu Kalsel Terjebak Longsor, Evakuasi Terkendala Cuaca

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seorang buruh bernama Hamaluddin sebagai Kepala Unit 35 F menuturkan pihaknya tak bisa demostrasi di tengah pandemi untuk menghindari kerumunan massa.

Oleh karena itu, pilihan mengirim karangan bunga sebagai bentuk luapan isi hati para buruh sekaligus mengetuk pintu hati manajemen PT PSP agar segera dibayarkan.

“Sebab kami sudah menunggu lama,” ungkap Hamaluddin kepada Kompas.com saat ditemui dilokasi, Senin.

Buruh lain, Nuridi sebagai Kepala Unit 35 D menyebut pihaknya sangat berharap hasil keringat mereka segera dibayar.

"Kami ini buruh kasar perlu makan. Kami selama ini menderita, apalagi di zaman corona begini. Dalam satu bulan belum tentu kami dapat Rp 1 juta," ungkapnya.

Keluhan yang sama juga disampaikan Hambali sebagai Kepala Unit Kerja 35 A. Dia mengatakan pihaknya sudah pernah melakukan negosiasi dengan perusahaan namun tak kunjung dibayarkan.

"Mereka minta kita bawa ke ranah hukum. Di pengadilan tingkat pertama dan kedua kita juga sudah menang namun tak ada tanggapan dari PT PSP," keluhnya.

Di lokasi, awak media sudah meminta konfirmasi ke pihak PT PSP. Namun setelah hampir satu jam menunggu, awak media tak mendapat tanggapan.

"Nanti kami koordinasi sama pimpinan dulu," ungkap seorang petugas keamanan di kantor PT PSP.

Sebab gaji buruh ditangguhkan PT PSP

Kejadian bermula pada Maret 2017. Kala itu PT Pelabuhan Samudera Palaran (PSP) sebagai operator pelabuhan peti kemas di Samarinda mengeluarkan surat menangguhkan pembayaran upah buruh.

Alasan surat tersebut keluar karena ada proses hukum dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Ketua Komura, Jafar Abdul Gaffar perihal tarif bongkar muat kontainer.

Akibat surat penangguhan tersebut, kerja bongkar muat kontainer oleh para buruh di Terminal Peti Kemas Palaran tak dibayar selama tujuh bulan dari Maret hingga Oktober 2017.

Gaffar dituding melakukan pemerasan lewat penentuan tarif yang menurut polisi memberatkan pengusaha.

Belakangan tuduhan tersebut tidak terbukti.

Hakim membebaskan Gaffar setelah dilakukan upaya peninjauan kembali di Mahkamah Agung Mei 2020.  Gaffar dinyatakan bebas murni.

“Dengan adanya putusan bebas murni terhadap Ketua Komura, maka tanpa alasan apapun PT PSP harus mencabut surat penangguhan upah dan segera membayar upah buruh selama 7 bulan itu,” ungkap Kuasa Hukum Komura, Togi Situmorang dari Kantor Hukum Situmorang, Saragih dan Patners saat dikonfirmasi terpisah.

Baca juga: Jadi Buruh Proyek, Gelandangan yang Dibina Kemensos Digaji sesuai UMP


Menurut Togi, ketentuan hukum yang mengatur tentang tarif bongkar muat pekerja Komura, telah diatur berdasarkan SK-Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor: KU.501/I/2/KSOP.SMD-2014 pada 10 Maret 2014 Tentang Penetapan Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) adalah sah.

“Ketentuan tersebut telah dinyatakan sah dan benar oleh putusan pengadilan baik peradilan pidana dan atau peradilan perdata,” jelas dia.

Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi bagi PT PSP untuk membayar gaji buruh yang ditangguhkan selama tujuh bulan tersebut.

Eko Purboyono, Legal PT PSP tak memberi respon saat dikonfirmasi Kompas.com. Ia tak membalas pesan singkat meski telah dibacanya. Panggilan telepon pun tak direspon.

Gaji buruh yang ditangguhkan sebesar Rp 18,6 miliar

Selama masa penangguhan gaji tersebut, total keseluruhan boks kontainer yang dibongkar muat para buruh berjumlah 102.120 buah.

Tarif satu boks kontainer ukuran 20 feet untuk harga bongkar muat buruh sebesar Rp 182.780.

Jika dikalikan dengan jumlah boks kontainer maka uang buruh yang masih ditangguhkan PT PSP sebanyak Rp 18,6 miliar.


“Total uang itu kami hitung pakai rata-rata tarif kontainer 20 feet. Padahal ada banyak kontainer yang ukuran 40 feet dan tarif bongkar muat lebih tinggi. Artinya uang buruh jauh lebih besar lagi, tapi kami enggak minim data,” terang Togu.

Togi melanjutkan, total buruh yang  ditangguhkan upahnya sebanyak 350 orang. Mereka terbagi dalam 10 unit kelompok kerja yang masing-masing unit terdiri 35 orang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
Bupati IDP Resmikan 'SPBU Satu Harga' di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Bupati IDP Resmikan "SPBU Satu Harga" di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Regional
Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X