PKB Sumbar: Aturan Sekolah yang Merusak Persatuan Nasional Harus Ditindak

Kompas.com - 25/01/2021, 10:43 WIB
Ketua DPW PKB Sumatera Barat Anggia Erma Rini (berkerudung). istimewaKetua DPW PKB Sumatera Barat Anggia Erma Rini (berkerudung).

KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Barat angkat bicara soal viralnya sebuah video tentang dipanggilnya orangtua siswa berinisial EH karena menolak mengenakan jilbab dan menggegerkan publik sejak Kamis (21/1/2021).

Dalam video itu terjadi perdebatan antara EH dengan pihak SMKN 2 Padang yang menerapkan aturan mewajibkan seluruh siswinya mengenakan jilbab. Padahal putri Elianu Hia adalah seorang non muslim.

Insiden ini menjadi sorotan berbagai pihak, mulai Kemendikbud, KPAI, Komnas HAM dan juga para wakil rakyat di Senayan.

Ketua DPW PKB Sumatera Barat Anggia Erma Rini menilai, aturan tersebut membahayakan generasi pelajar karena sejak sekolah sudah diajarkan tidak berdaulat menjalankan keyakinan agamanya.

Baca juga: Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Politisi yang saat ini menjadi wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menilai, sikap pihak sekolah yang menggunakan argumentasi bahwa hal itu adalah peraturan dan harus ditaati, tidak bisa dibenarkan.

Anggia mengaku, dalam merespons insiden SMKN 2 Padang itu, ia telah mempelajari Permendikbud 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam aturan yang berisi 7 pasal dan lampiran penjelasan sebanyak 13 halaman, perempuan yang juga ketua Fatayat NU ini menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan pemeluk agama lain mengenakan jilbab.

"Dalam pasal 4 ayat 1 aturan seragam muslimah hanya diperuntukkan bagi siswi beragama muslim. Kita mengecam kebijakan SMKN 2 Padang ini yang dapat mengganggu mental para siswa dalam mengamalkan kebinekaan sebagai warga bangsa," kata Anggia Erma Rini dalam pesan tertulis, Minggu (25/1/2021).

Meski Kepala SMKN 2 Padang sudah meminta maaf dan membebaskan siswi non muslim tidak menggunakan jilbab, Anggia meminta Kemendikbud tidak hanya melakukan penanganan di SMKN 2 Padang saja.

Ia meminta Kemendikbud tidak menjadi lembaga yang hanya berfungsi seperti pemadam kebakaran.

"Kemendikbud tidak cukup dengan imbauan apalagi hanya di satu sekolah atau satu provinsi. Kalau kita amati belakangan di berbagai tempat lain juga masih banyak terjadi insiden yang mencoreng pendidikan karena faktor SARA (suku, agama, ras dan antargolongan," tegas Anggia.

Anggia memandang, insiden yang membahayakan tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum di UUD 1945 dan UU 20 tahun 20023 tentang Sisdiknas harus cepat disikapi oleh semua pihak.

Baca juga: Persoalan Wajib Jilbab di SMKN 2 Padang Selesai, Siswi Kembali Sekolah

Selain mencerdaskan kehidupan bangsa, ia mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjadi warga negara demokratis dan beberapa sifat luhur lainnya.

"Tidak ada dalam amanah UU yang kemudian memberi mandat lembaga pendidikan menonjolkan simbol agama tertentu untuk pemeluk agama lainnya. Semua pihak untuk bersama-sama memastikan mandat dari pendidikan nasional dijalankan dengan penuh tanggung jawab secara kolektif," pungkas Anggia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Seputar Bayi Hiu Berwajah Mirip Manusia, Kelainan Genetik dan Sempat Buat Takut Nelayan

Fakta Seputar Bayi Hiu Berwajah Mirip Manusia, Kelainan Genetik dan Sempat Buat Takut Nelayan

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 28 Febuari 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 28 Febuari 2021

Regional
Menikmati Nasi Minyak, Makanan Khas Palembang yang Dulu Disantap Keluarga Sultan

Menikmati Nasi Minyak, Makanan Khas Palembang yang Dulu Disantap Keluarga Sultan

Regional
Tak Tertampung, Ratusan Pelajar SMP di Nunukan Bakal Belajar di SD

Tak Tertampung, Ratusan Pelajar SMP di Nunukan Bakal Belajar di SD

Regional
Masih Ingat Ibu di Cianjur yang Viral Hamil 1 Jam lalu Melahirkan, Ternyata Dihamili Mantan Suami

Masih Ingat Ibu di Cianjur yang Viral Hamil 1 Jam lalu Melahirkan, Ternyata Dihamili Mantan Suami

Regional
Respons PDI-P soal OTT Gubernur Sulsel: Orang Baik Tak Cukup, Kadang Lupa Diri

Respons PDI-P soal OTT Gubernur Sulsel: Orang Baik Tak Cukup, Kadang Lupa Diri

Regional
Perjuangan Driver Ojol di Semarang Terobos Banjir Demi Antar Makanan ke Pelanggan

Perjuangan Driver Ojol di Semarang Terobos Banjir Demi Antar Makanan ke Pelanggan

Regional
16.909 Guru dan Tenaga Kependidikan di DIY Bakal Divaksin Covid-19 Tahap 2

16.909 Guru dan Tenaga Kependidikan di DIY Bakal Divaksin Covid-19 Tahap 2

Regional
DPRD Sumbar Minta BPK Audit Dana Penanganan Covid-19 Rp 49 Miliar

DPRD Sumbar Minta BPK Audit Dana Penanganan Covid-19 Rp 49 Miliar

Regional
Relokasi Korban Longsor Nganjuk Harus Pertimbangkan Aspek Sosial-Budaya

Relokasi Korban Longsor Nganjuk Harus Pertimbangkan Aspek Sosial-Budaya

Regional
BCA Bantah Laporkan Ardi Soal Kasus Salah Transfer Rp 51 Juta: Itu Mantan Karyawan

BCA Bantah Laporkan Ardi Soal Kasus Salah Transfer Rp 51 Juta: Itu Mantan Karyawan

Regional
Asal-usul Tegal, dari Pelaut Portugis hingga Cerita Ki Gede Sebayu

Asal-usul Tegal, dari Pelaut Portugis hingga Cerita Ki Gede Sebayu

Regional
Tradisi Sarapan Para Raja di Keraton Yogyakarta, dari Teh, Susu Cokelat hingga Gudeg

Tradisi Sarapan Para Raja di Keraton Yogyakarta, dari Teh, Susu Cokelat hingga Gudeg

Regional
Hiperaktif, Bocah 9 Tahun Penyandang Disabilitas Diikat ke Pohon dan Dikurung Dalam Rumah

Hiperaktif, Bocah 9 Tahun Penyandang Disabilitas Diikat ke Pohon dan Dikurung Dalam Rumah

Regional
Asal-usul Kue Batang Buruk, Saksi Perjalanan Cinta Sang Putri Kerajaan Bintan

Asal-usul Kue Batang Buruk, Saksi Perjalanan Cinta Sang Putri Kerajaan Bintan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X