Kompas.com - 23/01/2021, 14:26 WIB

KOMPAS.com - Aturan penggunaan jilbab bagi siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang menuai kontroversi.

Meski regulasi akhirnya dievaluasi, salah seorang orangtua siswi tidak dapat menerima.

Orangtua murid tersebut melapor kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Baca juga: Siswi SMK Negeri di Padang Wajib Pakai Jilbab, Orangtua Protes dan Datangi Sekolah

Bermula video viral

Ilustrasi videoShutterstock Ilustrasi video
Aturan wajib berjilbab itu mulanya diketahui dari unggahan video akun Facebook salah seorang wali murid berinisial EH.

Dalam video berdurasi 15 menit 24 detik tampak EH dan pihak sekolah beradu argumen.

"Lagi di sekolah SMK Negeri 2 Padang, saya dipanggil karena anak saya tidak pakai jilbab. Kita tunggu saja hasil akhirnya. Saya mohon didoakan ya," tulis akun Facebook EH.

EH mempertanyakan aturan tersebut karena anaknya menimba ilmu di sekolah negeri.

“Ini agama saya. Kalau memakai jilbab, seakan-akan membohongi identitas agama saya, Pak,” kata EH.

Dia juga menjelaskan bahwa anaknya sudah dipanggil sekolah karena tidak mengenakan jilbab.

"Selama ini kan sekolah daring, baru awal Januari tatap muka. Nah, saat tatap muka itu anak saya kan non-muslim tentu tak pakai jilbab," jelas EH.

Baca juga: Anggota DPR: Aturan Wajib Jilbab di Sekolah Negeri Harus Dicabut

Surati Komnas HAM dan Mendikbud

EH menilai aturan tersebut tidak benar karena masuk ke ranah agama.

Dia pun berkoordinasi dengan pengacaranya untuk menyurati Komnas HAM dan Mendikbud.

"Saya sudah minta pengacara untuk mengirim surat ke Komnas HAM RI dan Menteri Pendidikan (Nadiem Makarim). Kita lapor kasus ini," kata EH yang dihubungi Kompas.com, Sabtu (23/1/2021).

Baca juga: Fakta Siswi Non-Muslim Wajib Pakai Jilbab, Orangtua Protes dan Kepala Sekolah Minta Maaf

Permintaan maaf sekolah

Ilustrasi belajar dari rumahDOK. PEXELS Ilustrasi belajar dari rumah
Setelah video itu viral di media sosial, pihak sekolah menyatakan permintaan maaf atas adanya aturan tersebut.

Permintaan maaf disampaikan dalam jumpa pers di Padang, Jumat (22/1/2021).

"Saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari bidang kesiswaan dan bimbingan konseling (BK) dalam penerapan kebijakan berseragam di sekolah," kata Kepala SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat, Rusmadi.

Rusmadi mengatakan, siswi yang bersangkutan dapat menjalankan proses belajar mengajar seperti biasa.

"Ananda kita dapat sekolah seperti biasa kembali," kata Rusmadi.

Baca juga: Soal Siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang Wajib Jilbab, Orangtua Lapor Komnas HAM dan Mendikbud

 

Ilustrasi pendidikan sebelum pandemiDOK. SINAR MAS Ilustrasi pendidikan sebelum pandemi
Aturan lama

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Al Fikri mengatakan, sebenarnya aturan tersebut adalah aturan lama.

"Sangat kita sayangkan kejadian ini. Aturan ini sudah lama sebelum pelimpahan wewenang, sejak zaman Wali Kota Padang Fauzi Bahar tahun 2005. Selama ini masih jalan dan baru diprotes hari ini," kata Adib saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Adib mengatakan aturan tersebut akan dievaluasi.

"Pasti kita evaluasi. Nanti yang non-muslim bisa menyesuaikan saja," kata Adib.

Baca juga: Soal Siswi Non-Muslim Wajib Jilbab, Kepala SMKN 2 Padang Minta Maaf

Ombudsman minta keterangan sekolah

Ilustrasi tanda tanyaThinkstock Ilustrasi tanda tanya
Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat pun turun tangan dalam kasus ini.

Mereka meminta klarifikasi Kepala Sekolah terkait dugaan pemaksaan tersebut.

"Kita undang pihak sekolah untuk minta klarifikasi. Belum ada laporan namun ini inisiatif kami karena kasusnya sudah viral," kata Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani, Jumat (22/1/2021).

Usai pemanggilan tersebut, pihak sekolah berjanji akan mengevaluasi kebijakan wajib berjilbab itu.

Baca juga: Saya Dipanggil karena Anak Saya Tidak Pakai Jilbab

Anggota DPR minta aturan dicabut

Anggota DPR RI Lisda HendrajoniKOMPAS.COM/PERDANA PUTRA Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni

Kontroversi aturan siswi berjilbab ini juga menuai respons anggota DPR RI Komisi VIII Bidang Sosial dan Agama Lisda Hendrajoni.

Lisda meminta aturan yang mewajibkan seluruh siswi di SMKN 2 Padang mengenakan jilbab itu dicabut.

Sebab, ia menilai aturan bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita minta aturan itu dicabut. Ini tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus toleransi," tutur Lisda, Sabtu (23/1/2021).

Lisda menambahkan, siapa saja dan dari agama apapun bisa belajar di sekolah negeri.

"Ini akan sangat berbeda kalau sekolah itu dari yayasan atau pondok pesantren. Tentu merujuk ke aturan masing-masing. Itu silakan saja, tapi tidak boleh untuk negeri," tandas dia.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Padang, Perdana Putra |Editor : Dheri Agriesta, Abba Gabrillin)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih 'Ngantor' di Pasar Besar Madiun

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih "Ngantor" di Pasar Besar Madiun

Regional
Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Regional
Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Regional
Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola 'Emas' Sendiri

Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola "Emas" Sendiri

Regional
Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Regional
BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

Regional
Yogyakarta Mengembalikan 'Remiten' dari Mahasiswa

Yogyakarta Mengembalikan "Remiten" dari Mahasiswa

Regional
Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Regional
Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Regional
Di Balik Misteri Terbunuhnya PNS Saksi Kunci Kasus Korupsi

Di Balik Misteri Terbunuhnya PNS Saksi Kunci Kasus Korupsi

Regional
Walkot Bobby Kenalkan UMKM dan Musisi Medan di M Bloc Space

Walkot Bobby Kenalkan UMKM dan Musisi Medan di M Bloc Space

Regional
Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Regional
Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

Regional
Wadahi dan Latih Para Pelaku UMKM, Pemkot Medan Akan Bangun Plaza UMKM

Wadahi dan Latih Para Pelaku UMKM, Pemkot Medan Akan Bangun Plaza UMKM

Regional
Jateng Catatkan Inflasi Terendah Ketiga Se-Indonesia

Jateng Catatkan Inflasi Terendah Ketiga Se-Indonesia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.