Kontroversi Aturan Jilbab untuk Siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang, Berujung Laporan ke Mendikbud hingga Menuai Kritik DPR

Kompas.com - 23/01/2021, 14:26 WIB
Ilustrasi pendidikan sebelum pandemi DOK. SINAR MASIlustrasi pendidikan sebelum pandemi

 

Aturan lama

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Al Fikri mengatakan, sebenarnya aturan tersebut adalah aturan lama.

"Sangat kita sayangkan kejadian ini. Aturan ini sudah lama sebelum pelimpahan wewenang, sejak zaman Wali Kota Padang Fauzi Bahar tahun 2005. Selama ini masih jalan dan baru diprotes hari ini," kata Adib saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Adib mengatakan aturan tersebut akan dievaluasi.

"Pasti kita evaluasi. Nanti yang non-muslim bisa menyesuaikan saja," kata Adib.

Baca juga: Soal Siswi Non-Muslim Wajib Jilbab, Kepala SMKN 2 Padang Minta Maaf

Ombudsman minta keterangan sekolah

Ilustrasi tanda tanyaThinkstock Ilustrasi tanda tanya
Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat pun turun tangan dalam kasus ini.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka meminta klarifikasi Kepala Sekolah terkait dugaan pemaksaan tersebut.

"Kita undang pihak sekolah untuk minta klarifikasi. Belum ada laporan namun ini inisiatif kami karena kasusnya sudah viral," kata Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani, Jumat (22/1/2021).

Usai pemanggilan tersebut, pihak sekolah berjanji akan mengevaluasi kebijakan wajib berjilbab itu.

Baca juga: Saya Dipanggil karena Anak Saya Tidak Pakai Jilbab

Anggota DPR minta aturan dicabut

Anggota DPR RI Lisda HendrajoniKOMPAS.COM/PERDANA PUTRA Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni

Kontroversi aturan siswi berjilbab ini juga menuai respons anggota DPR RI Komisi VIII Bidang Sosial dan Agama Lisda Hendrajoni.

Lisda meminta aturan yang mewajibkan seluruh siswi di SMKN 2 Padang mengenakan jilbab itu dicabut.

Sebab, ia menilai aturan bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita minta aturan itu dicabut. Ini tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus toleransi," tutur Lisda, Sabtu (23/1/2021).

Lisda menambahkan, siapa saja dan dari agama apapun bisa belajar di sekolah negeri.

"Ini akan sangat berbeda kalau sekolah itu dari yayasan atau pondok pesantren. Tentu merujuk ke aturan masing-masing. Itu silakan saja, tapi tidak boleh untuk negeri," tandas dia.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Padang, Perdana Putra |Editor : Dheri Agriesta, Abba Gabrillin)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
Bupati IDP Resmikan 'SPBU Satu Harga' di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Bupati IDP Resmikan "SPBU Satu Harga" di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Regional
Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X