Soal Perpanjangan PPKM, Ganjar Siapkan Rp 1 Triliun, Rudy Akan Buat Aturan Baru

Kompas.com - 22/01/2021, 13:02 WIB
Ilustrasi Covid-19 Shutterstock/PetovargaIlustrasi Covid-19

KOMPAS.com- Pemerintah akan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali hingga tanggal 8 Februari 2021.

Perpanjangan tersebut bakal dimulai pada 26 Januari 2021.

Salah satu daerah yang menerapkan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat ialah Provinsi Jawa Tengah.

Baca juga: Ganjar Setuju PPKM di Jawa Tengah Diperpanjang

Alasan Ganjar sepakat

Gubernur Jawa Tengah Ganjar PranowoKOMPAS.com/pemprov jateng Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai, pelaksanaan PPKM selama ini sudah cukup baik, namun belum optimal.

Untuk itu dia setuju jika PPKM diperpanjang.

"Tapi intinya kalau melihat PPKM pertama ini, hasilnya kan belum menggembirakan ya. Memang penting untuk mempertimbangkan (perpanjangan) itu, agar bisa menekan angka positifnya. Kalau itu bisa kita tekan maka akan lebih baik," kata Ganjar di kantornya, Kamis (21/1/2021).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, keberhasilan program tersebut dapat terwujud tanpa kedisiplinan masyarakat.

"Kalau ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, memang ada peluang diperpanjang. Tapi kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, kasusnya turun maka mungkin tidak diperpanjang. Tapi kalau angkanya naik terus kemungkinan besar akan diperpanjang," jelas dia.

Baca juga: Bingung Digugat Anak gara-gara Fortuner, Ibu: Allah Menemani Ibu-ibu yang Besarkan Anaknya dengan Ikhlas

 

Ilustrasi anggaranshutterstock Ilustrasi anggaran
Ajukan tambahan anggaran Rp 1 triliun

Untuk mengantisipasi dampak PPKM, Pemerintah Provinisi Jawa Tengah mengajukan anggaran sebesar Rp 1 triliun.

"Kami komunikasi terus dengan pusat agar mendapatkan payung hukum, apakah kita perlu refocusing dan seterusnya. Tapi sambil menunggu aturan itu, saya sudah menyiapkan dan ketika aturan turun langsung bisa dieksekusi," kata Ganjar.

Ganjar meminta beberapa mata anggaran dilakukan penyesuaian terkait hal ini.

"Saya minta minimal Rp 1 triliun disiapkan, minimal itu. Jadi nanti bisa berkembang lagi, sambil kami memantau dampak-dampaknya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu," sebut dia.

Baca juga: Anak-anak Temukan Bagian Tubuh Diduga Korban Sriwijaya Air, Tersisa Beberapa Helai Rambut, Dikirim ke Tanjung Priok

Wali Kota Solo akan bikin aturan baru

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.KOMPAS.com/LABIB ZAMANI Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.
Seperti Ganjar, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo juga akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat tentang perpanjangan PPKM.

"Kita ikut saja. Namun, tetap harus kita evaluasi," kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Kamis (21/1/2021).

Rudy mengatakan akan membuat surat edaran (SE) baru.

Namun dalam pembuatan aturan baru, Rudy akan meminta masukan para pelaku usaha.

"Jangan sampai kita hanya terfokus pada penyebaran saja, namun ekonomi tidak kita kendalikan bahaya. Jadi dua-duanya harus kita tangani dengan kebijakan yang tentunya sesuai harapan pusat," ungkap dia.

Rudy menilai pelaksanaan PPKM di Solo sudah semakin tertib.

Nantinya dia tak ingin ada pelaku usaha yang melawan petugas jika melakukan penertiban.

"Karena sebenarnya kita sudah memberikan kelonggaran. Protokol kesehatan wajib hukumnya dilaksanakan," kata Rudy.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Labib Zamani, Riska Farasonalia | Editor : Teuku Muhammad Valdy Arief, Khairina, Dony Aprian)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X