Untuk mengantisipasi dampak PPKM, Pemerintah Provinisi Jawa Tengah mengajukan anggaran sebesar Rp 1 triliun.
"Kami komunikasi terus dengan pusat agar mendapatkan payung hukum, apakah kita perlu refocusing dan seterusnya. Tapi sambil menunggu aturan itu, saya sudah menyiapkan dan ketika aturan turun langsung bisa dieksekusi," kata Ganjar.
Ganjar meminta beberapa mata anggaran dilakukan penyesuaian terkait hal ini.
"Saya minta minimal Rp 1 triliun disiapkan, minimal itu. Jadi nanti bisa berkembang lagi, sambil kami memantau dampak-dampaknya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu," sebut dia.
"Kita ikut saja. Namun, tetap harus kita evaluasi," kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Kamis (21/1/2021).
Rudy mengatakan akan membuat surat edaran (SE) baru.
Namun dalam pembuatan aturan baru, Rudy akan meminta masukan para pelaku usaha.
"Jangan sampai kita hanya terfokus pada penyebaran saja, namun ekonomi tidak kita kendalikan bahaya. Jadi dua-duanya harus kita tangani dengan kebijakan yang tentunya sesuai harapan pusat," ungkap dia.
Rudy menilai pelaksanaan PPKM di Solo sudah semakin tertib.
Nantinya dia tak ingin ada pelaku usaha yang melawan petugas jika melakukan penertiban.
"Karena sebenarnya kita sudah memberikan kelonggaran. Protokol kesehatan wajib hukumnya dilaksanakan," kata Rudy.
Sumber: Kompas.com (Penulis : Labib Zamani, Riska Farasonalia | Editor : Teuku Muhammad Valdy Arief, Khairina, Dony Aprian)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.