Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Polisi Tak Perlu Menilang Lagi, Begini Tanggapan Warga

Kompas.com - 22/01/2021, 10:10 WIB
Moh. SyafiĆ­,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JOMBANG, KOMPAS.com - Rencana peniadaan tilang di jalan oleh polisi lalu lintas (Polantas) dan menggantinya dengan tilang elektronik (e-Tilang) mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat.

Rata-rata setuju, meski menyampaikan sejumlah catatan dan masukan agar gagasan tersebut bisa terealisasi dengan baik dan efektif.

"Rencana itu sangat baik sekali. Tilang seperti itu (e-Tilang) bisa mengurangi perilaku nakal dari oknum," kata Saifuddin (47), warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kepada Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

Saifuddin sehari-hari bekerja sebagai driver freelance untuk kendaraan pribadi. Dia terbiasa membawa kendaraan roda empat dari kota ke kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Baca juga: Pengusaha Truk Dukung Rencana Polisi Tak Bisa Menilang Lagi

Berdasarkan pengalamannya, berhadapan dengan oknum polisi yang berperilaku 'nakal' adalah situasi yang sering dia hadapi.

Namun, kata Saifuddin, tidak semua persoalan pelanggaran lalu lintas hanya diarahkan pada ulah oknum polisi nakal.

Persoalan lalu lintas di Indonesia juga tidak lepas dari kurangnya pengetahuan, kesadaran hingga kepedulian masyarakat untuk menjadi pengguna jalan yang baik.

"Di kalangan sopir antar kota, ada beberapa daerah di Jawa Timur yang kita kenal sebagai 'zona merah'. Maksudnya, meskipun lampu traffic light merah, mereka jalan terus. Nah, kalau ini kan soal kesadaran masyarakat," ujar Saifuddin.

Dia meyakini, e-Tilang akan mampu meminimalisir pelanggaran lalu lintas karena pergerakan orang berkendara terpantau dari kamera yang dipasang di titik-titik strategis.

"Tapi, sebelum itu diterapkan, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan terlebih dulu," kata Saifuddin.

Hal senada disampaikan Hermawan (35), seorang pekerja swasta asal Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Namun, menurut dia, selain infrastruktur yang harus siap, edukasi kepada masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas perlu dilakukan terlebih dulu.

"Saya setuju itu diterapkan. Tapi sebelum kebijakan itu dilaksanakan, sebaiknya proses edukasi kepada masyarakat soal pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas," ujar Hermawan.

Menurut warga Brangkal, Kabupaten Mojokerto, Fuad Amanu (29), persoalan lalu lintas cukup komplek dan semua saling terkait antara masalah sistem, peralatan, serta perilaku.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com