Komisi IV Ungkap Kebun dan Tambang Ilegal di Indonesia 17 Juta Hektar

"Salah satunya adalah banjir," kata anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.

Dedi mengatakan, sudah saatnya negara mengambil langkah tegas dan berani untuk mengambil tindakan hukum atas kasus tersebut. Negara juga harus bertindak cepat untuk menyelamatkan hutan negara yang digunakan untuk areal perkebunan dan pertambangan secara ilegal.

"Jangan sampai kerugian dibiarkan. Negara rugi dua kali, sementara mereka menikmati hasil kebun dan tambang ilegal. Harus ada langkah penanganan hukum. Itu diperlukan tangan-tangan kuat dari negara," kata Dedi.

Ia mengatakan, pihaknya membeberkan soal kebun dan tambang ilegal itu karena cinta kepada Indonesia.

"Saya ngomong begini saking cintanya kepada Indonesia," ujar mantan bupati Purwakarta itu.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Saya Sudah Berulang Kali Minta Penambangan Hutan Penyebab Banjir Dievaluasi

Sebelumnya, Dedi menyoroti banjir di sejumlah daerah di Kalimantan. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi hutan dan tambang yang legal di seluruh Indonesia.