Komisi IV Ungkap Kebun dan Tambang Ilegal di Indonesia 17 Juta Hektar

Kompas.com - 19/01/2021, 08:49 WIB
Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Gubernur Bangka Belitung terkait kerusakan lingkungan, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/12/2020). handoutWakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Gubernur Bangka Belitung terkait kerusakan lingkungan, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

KOMPAS.com - Komisi IV DPR mengungkapkan kebun dan pertambangan ilegal di hutan Indonesia masing-masing mencapai sekitar 8,4 juta hektar dan 8,7 juta hektar. Dari jumlah itu, negara dirugikan hingga ratusan triliun.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menjelaskan kebun dan tambang ilegal itu tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Ia merinci kebun dan tambang ilegal di Kalimanten Tengah masing-masing mencapai 3.934.963 hektar dan 3.570.519,20 hektar. Lalu, di Kalimantan Timur kebun ilegal mencapai 750.829 hektar dan tambang ilegal 774.519 hektar.

Selanjutnya di Kalimantan Barat, kebun ilegal memcapai 2.145.846 hektar dan tambang ilegal 3.602.263 hektar. Lalu di Kalimantan Selatan, kebun ilegal 370.282,14 hektar dan tambang ilegal 84.972,01 hektar.

Baca juga: Banjir Rendam 8 Desa di Nunukan, Kalimantan Utara, 2.752 Jiwa Terdampak

Berikutnya di Sulawesi Tengara, kebun ilegal mencapai 20.930 hektar dan tambang ilegal 617.818 hektar. Kemudian di Riau, kebun ilegal mencapai 333.864,08 hektar. Berikutnya di Jambi, kebun ilegal mencapai 298.088 dan tambang ilegal 67.742 hektar. Di Jawa Barat juga kebun ilegal mencapai 683.550 hektar dan tambang ilegal 328,62 hektar.

Dengan demikian, total luas kebun ilegal di 8 daerah itu mencapai 8.456.772,05 dan tambang ilegal 8.713.167,58 hektar. Jadi total luas kebun dan tambang ilegal di Indonesia mencapai 17.169.939,63.

"Dari total kebun dan tambang ilegal itu, kerugian negara mencapai ratusan triliun," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (19/1/2021).

Dedi mengatakan, data kebun dan tambang ilegal hasil temuan Komisi IV itu sudah disampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kita sampaikan data tentang penggunaan lahan ilegal dengan jumlah fantastis dan kerugian yang jauh lebih fantastis," ujarnya.

Ia mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Sebab, negara dirugikan dua kali oleh kebun dan tambang ilegal itu. Selain pendapatan hilang, keduanya juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolda Jateng Larang Bupati dan Wali Kota Terpilih Gelar Pesta Setelah Dilantik

Kapolda Jateng Larang Bupati dan Wali Kota Terpilih Gelar Pesta Setelah Dilantik

Regional
Perseteruan Wali Kota Tegal dan Wakilnya, Ada Insiden Penggerebekan di Century Park Jakarta

Perseteruan Wali Kota Tegal dan Wakilnya, Ada Insiden Penggerebekan di Century Park Jakarta

Regional
Ibu Ini Lapor Polisi Motornya Hilang Dicuri, Ternyata Pencurinya Suami Sendiri

Ibu Ini Lapor Polisi Motornya Hilang Dicuri, Ternyata Pencurinya Suami Sendiri

Regional
Lapor Rumah Dibobol Maling dan Ponsel Raib, Pelaku Ternyata Suami Sendiri

Lapor Rumah Dibobol Maling dan Ponsel Raib, Pelaku Ternyata Suami Sendiri

Regional
Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 dari Rumah Zakat

Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 dari Rumah Zakat

Regional
Pedagang Pasar hingga Sopir Bus Jadi Sasaran Vaksin Covid-19 di Banyumas

Pedagang Pasar hingga Sopir Bus Jadi Sasaran Vaksin Covid-19 di Banyumas

Regional
Ganjar Tanggapi Kisruh Walkot Tegal dan Wakilnya: Perlu Diruwat, dari Dulu Ada-ada Saja

Ganjar Tanggapi Kisruh Walkot Tegal dan Wakilnya: Perlu Diruwat, dari Dulu Ada-ada Saja

Regional
Oknum PNS Riau Edarkan Sabu, Keluar Masuk Penjara tapi Tetap Berdinas

Oknum PNS Riau Edarkan Sabu, Keluar Masuk Penjara tapi Tetap Berdinas

Regional
Klaster Keluarga di Karangasem, 37 Warga di Sebuah Desa Terkonfirmasi Positif Covid-19

Klaster Keluarga di Karangasem, 37 Warga di Sebuah Desa Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
Pura-pura Minta Antar Beli Bensin, Pemuda Ini Rampas Motor Teman Sekolah

Pura-pura Minta Antar Beli Bensin, Pemuda Ini Rampas Motor Teman Sekolah

Regional
Terima Transfer Rp 51 Juta dari BCA, Ardi Mengira Komisi Jual Mobil, Kini Ditahan Meski Berusaha Mengembalikan

Terima Transfer Rp 51 Juta dari BCA, Ardi Mengira Komisi Jual Mobil, Kini Ditahan Meski Berusaha Mengembalikan

Regional
Polisi Ungkap Prostitusi Online Tawarkan Threesome, Muncikari dan Admin Grup Chat Ditangkap

Polisi Ungkap Prostitusi Online Tawarkan Threesome, Muncikari dan Admin Grup Chat Ditangkap

Regional
Besan Bacok Besan di Aceh Timur, gara-gara Menantu Terlalu Cepat Melahirkan

Besan Bacok Besan di Aceh Timur, gara-gara Menantu Terlalu Cepat Melahirkan

Regional
Gunung Sinabung Kembali Luncurkan Awan Panas Guguran dan Erupsi

Gunung Sinabung Kembali Luncurkan Awan Panas Guguran dan Erupsi

Regional
DPD Demokrat Sulut Sebut Kadernya Dirayu untuk Mendukung KLB

DPD Demokrat Sulut Sebut Kadernya Dirayu untuk Mendukung KLB

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X