Ketua DPRD Kabupaten Semarang Nilai PPKM Tebang Pilih dan Kurang Tegas

UNGARAN, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang Bondan Marutohening menilai ada tebang pilih dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah berlangsung selama satu minggu.

PPKM dilangsungkan mulai tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 untuk menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Semarang Raya.

Bondan mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Semarang kurang tegas dalam melaksanakan penegakan aturan PPKM.

"Bisa dilihat secara nyata di wilayah Ungaran dan sekitarnya, bahkan ada ada laporan warga ke saya, bahwa usaha mereka diminta tutup, tetapi beberapa tempat usaha lain dibiarkan tetap beraktivitas," jelasnya kepada wartawan, Minggu (17/1/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 di Atas Angka Nasional, PPKM di Kabupaten Semarang Diperketat

Bondan mengatakan, adanya tebang pilih tersebut adalah bukti pelaksanaan PPKM tidak serius.

"Instruksi Mendagri dan instruksi Bupati tidak dijalankan. Rekomendasi DPRD kepada satgas covid 19 pun juga tidak pernah digubris," tegasnya.

Dia meminta agar penegakan aturan selama PPKM tidak membedakan jenis usaha.

"Usaha-usah resto, kafe, toko ponsel, toko pakaian harus menjadi perhatian. Penegakan aturan harus memerhatikan azas keadilan," kata Bondan.

Baca juga: Persediaan Alat Rapid Test Antigen di Kabupaten Semarang Menipis

Terpisah, Kapolres Semarang AKBP Ari Wibowo mengatakan selama masa PPKM dilakukan patroli bersama TNI dan Satpol PP dengan skala diperluas dan diperketat.

"Masyarakat secara umum sudah patuh, tentu kita berharap dengan adanya PPKM ini angka Covid-19 di Kabupaten Semarang bisa turun," paparnya.