Dokter Tirta Tak Setuju Pemberian Sanksi Denda bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 14/01/2021, 19:34 WIB
Dokter Tirta Mandira Huda saat mendapatkan vaksinasi di Puslesmas Ngamplak 2 Kabupaten Sleman. KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMADokter Tirta Mandira Huda saat mendapatkan vaksinasi di Puslesmas Ngamplak 2 Kabupaten Sleman.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Dokter Tirta Mandira Huda tidak setuju adanya penerapan sanksi denda bagi penolak vaksinasi Covid-19.

"Denda saya tidak setuju, karena vaksin itu hak segala rakyat di Pasal 28 bahwa kesehatan itu adalah hak warga negara," ujar Dokter Tirta Mandira Huda di Puskesmas Ngemplak 2, Sleman, Kamis (14/01/2021).

Baca juga: Tak Ikut Vaksinasi di Istana, Dokter Tirta Minta Divaksin di Puskesmas Sleman

Tirta menegaskan, penolak vaksinasi Covid-19 alangkah baiknya diedukasi ketimbang dijatuhi sanksi.

"Saya dan Pak Menteri Kesehatan pun setuju kita harus edukasi dengan persuasif. Meyakinkan masyarakat tentang keamanan vaksin," tegasnya.

Menurutnya, mereka yang menolak vaksin karena belum mengetahui keamanan dari vaksin tersebut.

"Itu tinggal edukasi saja, mereka itu takut karena belum pernah melihat , jadi wajar saja kalau mereka takut. Tapi kalau edukasi dilakukan secara terus menerus rakyat akan bagus," ungkapnya.

Baca juga: Alasan Dinkes Sleman Pilih Dokter Tirta Jadi Penerima Vaksin Tahap Pertama

Tirta mengungkapkan, sepengetahuanya sanksi denda belum "diketok palu".

Dia berharap pemerintah bisa mengambil keputusan dengan bijak.

"Dengan adanya denda rakyat akan semakin anti pati, karena ini apaan sih dipaksa-paksa, itu kalau kesan saya," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ke-7 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Keluarga Pilot Afwan: Kami Ikhlas

Hari Ke-7 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Keluarga Pilot Afwan: Kami Ikhlas

Regional
Gubernur Sulsel Siapkan Rumah Sakit untuk Rawat Korban Gempa Sulbar

Gubernur Sulsel Siapkan Rumah Sakit untuk Rawat Korban Gempa Sulbar

Regional
Tenaga Kesehatan di Daerah 3T di Maluku Dibolehkan Gunakan Dana Kesehatan untuk Urusan Vaksinasi

Tenaga Kesehatan di Daerah 3T di Maluku Dibolehkan Gunakan Dana Kesehatan untuk Urusan Vaksinasi

Regional
Seorang Mahasiswi Diperkosa lalu Ditinggal di Arena MTQ Tengah Malam

Seorang Mahasiswi Diperkosa lalu Ditinggal di Arena MTQ Tengah Malam

Regional
Gerebek 2 Pabrik Miras di Banyumas, Polisi Amankan 365 Liter Tuak

Gerebek 2 Pabrik Miras di Banyumas, Polisi Amankan 365 Liter Tuak

Regional
Wali Kota Palembang usai Disuntik Vaksin Covid-19: Saya Jadi Lebih Sehat

Wali Kota Palembang usai Disuntik Vaksin Covid-19: Saya Jadi Lebih Sehat

Regional
Terlibat Penipuan Rp 100 Juta dan Jadi Buronan, Wanita Ini Ditangkap

Terlibat Penipuan Rp 100 Juta dan Jadi Buronan, Wanita Ini Ditangkap

Regional
Mengenang Masa Kecil Bagian I: Nangis Pingin Dibeliin Sepeda dan Domba

Mengenang Masa Kecil Bagian I: Nangis Pingin Dibeliin Sepeda dan Domba

Regional
60.000 Warga Terima BST Rp 300.000 Selama PPKM di Badung

60.000 Warga Terima BST Rp 300.000 Selama PPKM di Badung

Regional
600 Rumah Terendam Banjir, Wali Kota Banjarmasin Tetapkan Status Darurat Bencana

600 Rumah Terendam Banjir, Wali Kota Banjarmasin Tetapkan Status Darurat Bencana

Regional
Namanya Dicatut untuk Menipu, Bupati Purbalingga Lapor Polisi

Namanya Dicatut untuk Menipu, Bupati Purbalingga Lapor Polisi

Regional
Jalan Trans Sulawesi Lumpuh Tertutup Longsor akibat Gempa Majene

Jalan Trans Sulawesi Lumpuh Tertutup Longsor akibat Gempa Majene

Regional
Gubernur Maluku: Bapak Presiden Divaksin Duluan, Masa Kita di Daerah Tidak Bisa

Gubernur Maluku: Bapak Presiden Divaksin Duluan, Masa Kita di Daerah Tidak Bisa

Regional
Videonya Tolak Rapid Antigen Viral, Kades: Hanya untuk Warga, tapi Malah Disebar ke Facebook

Videonya Tolak Rapid Antigen Viral, Kades: Hanya untuk Warga, tapi Malah Disebar ke Facebook

Regional
Jadi Zona Merah, 4 Daerah di Jatim Masuk Daerah Tambahan Wilayah PPKM

Jadi Zona Merah, 4 Daerah di Jatim Masuk Daerah Tambahan Wilayah PPKM

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X