Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kegaduhan di Jember Tidak Ada yang Bisa Menyelesaikan Kecuali Pemprov dan Pemerintah Pusat"

Kompas.com - 13/01/2021, 21:15 WIB
Robertus Belarminus

Editor

 

Surat tersebut berisi tentang dugaan penyalahgunaan wewenang serta permintaan keterangan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP) oleh tim gabungan Kemendagri, KASN dan Pemprov Jawa Timur.

Surat itu ditandatangani oleh kepala Inspektorat Pemprov Jawa Timur Helmy Perdana Putera.

Surat yang dilayangkan pada Fiada itu merupakan panggilan yang kedua. Yakni setelah surat panggilan pemeriksaan pertama yang dijadwalkan pada Jumat 8 Januari 2020, Faida menyatakan tidak bisa hadir.

Baca juga: Mahasiswa yang Palsukan Surat Rapid Test untuk 24 Calon Pengawas TPS di Pilkada Jember Terancam 12 Tahun Penjara

Faida mengirimkan surat balasan tidak bisa hadir pada Inspektorat Pemprov Jawa Timur.

“Bahwa Pemanggilan pemeriksaan memerlukan persiapan pengumpulan data yang memerlukan waktu,” tulis Faida dalam surat balasannya.

Akhirnya, Inspektorat Jawa Timur mengirimkan surat panggilan pemeriksaan yang kedua pada Faida.

Yakni pemeriksaan dilakukan pada Selasa (12/01/2020) di kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri.

(KOMPAS.COM/BAGUS SUPRIADI)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com