"Kegaduhan di Jember Tidak Ada yang Bisa Menyelesaikan Kecuali Pemprov dan Pemerintah Pusat"

KOMPAS.com - Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief mengatakan, kondisi pemerintahan Kabupaten Jember sedang mengalami kegaduhan.

Hal itu seiring kebijakan bupati terkait pemberlakukan SOTK 2021. Dalam SOTK baru tersebut, Faida mengangkat pejabat pelaksana tugas (Plt) di sejumlah OPD.

Sementara, pejabat lainnya didomisionerkan. Akibatnya, terdapat dualisme pejabat baru di lingkungan Pemkab Jember.

Muqit berharap ada arahan yang kongkrit dari Pemprov dan Kemendagri terkait masalah yang terjadi di Pemkab Jember.

Baca juga: Tim Gabungan Kemendagri, KASN dan Inspektorat Jatim Periksa Bupati Jember Faida, Ada Apa?

“Kegaduhan yang terjadi di Jember tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Pemprov dan pemerintah pusat,” ujar dia, pada Kompas.com via telepon, Rabu (13/1/2020).

Kegaduhan di lingkungan Pemkab Jember itu tidak hanya menjadi atensi para politisi, namun masyarakat Jember juga sudah mengetahuinya.

“Ini tidak hanya menjadi atensi elit politik saja, tapi juga warga kampung memahami persoalan di Jember,” pungkas dia.

Sebelumnya, tim gabungan Kemendagri, KASN dan Pemprov Jawa Timur memeriksa Bupati Jember Faida.

Pemeriksaan itu berdasarkan surat dari Inspektorat Jatim pada Faida yang dikirim 8 Januari 2020 lalu.