Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernah Terkonfirmasi Positif, Wali Kota Denpasar dan Wakilnya Tak Disuntik Vaksin Covid-19

Kompas.com - 13/01/2021, 13:24 WIB
Kontributor Banyuwangi, Imam Rosidin,
Dheri Agriesta

Tim Redaksi

DENPASAR, KOMPAS.com - Kota Denpasar, Bali, akan melakukan vaksinasi Covid-19 pada 15 Januari 2021.

Sejumlah pejabat publik di Kota Denpasar akan disuntik vaksin Covid-19 pada tahap pertama ini.

Tetapi, Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra dan Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara tak akan disuntik vaksin Covid-19.

Keduanya tak memenuhi syarat penerima vaksin karena pernah terkonfirmasi positif Covid-19.

"Beliau (wali kota) belum memenuhi persyaratan jadi tidak divaksin. Pak wakil juga sama," kata juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai dihubungi, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Dahlan Takut Makan Jamur Raksasa Seberat 10 Kg yang Ditemukannya, Khawatir dengan Hal Gaib

Dewa Rai mengatakan, penerima vaksin harus memenuhi sejumlah syarat, yakni tak punya penyakit bawaan, dalam kondisi sehat, dan berusia maksimal 59 tahun.

Penerima vaksin akan menjalani screening sebelum disuntik.

Pemkot Denpasar telah menerima 24.000 dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

Pada tahap pertama, vaksin itu akan disuntik kepada 14.000 tenaga kesehatan yang ada di Denpasar.

"Sekitar 14.000 nakes yang ada di Denpasar, setelah itu baru masyarakat yang memenuhi persyaratan," kata dia.

 

Adapun target cakupan vaksinasi di Kota Denpasar yakni 70 persen dari total penduduk yang jumlahnya mencapai 600.000 jiwa.

Hal tersebut untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok.

Terkait jika ada yang menolak vaksinasi, Dewa Rai mengatakan pihaknya akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi.

Baca juga: 2 Penumpang Sriwijaya Air yang Pakai Identitas Orang Lain Akan Menikah, Ini Alasannya ke Pontianak

Menurutnya hingga saat ini belum ada ketentuan sanksi atau pidana bagi mereka yang menolak.

Pihaknya akan melakukan pendekatan ke masyarakat seperti melalui tokoh agama dan adat.

"Sanksi itu jalan terakhir karena kita bersama dengan kesadaran. Pemerintah tak terburu-buru melakukan itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com