Jateng Terapkan PPKM, Ganjar Minta Pelaksanaan Harus Paralel dengan Sosialisasi

Kompas.com - 11/01/2021, 23:16 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan pelaksanaan peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) harus paralel dengan sosialisasi.

Untuk itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah penyesuaian penerapan peraturan selama PPKM mulai 11 hingga 25 Januari mendatang.

“Kita musti menyiapkan segala daya upaya kita untuk dua hal, satu sambil melaksanakan tapi sekaligus sambil sosialisasi, karena faktanya ada perbedaan. Umpama penutupan tempat-tempat tertentu dari sisi waktu kan ada yang menawar,” ucap Ganjar usai rapat penanganan Covid-19, Senin (11/1/2021).

Baca juga: Penerapan PPKM di Soloraya, Pemprov Jateng Diminta Tegas Berlakukan Kebijakan yang Sama

Ganjar meminta para Sekda di seluruh kota dan kabupaten yang menerapkan PPKM, melaporkan jadwal penutupan tempat keramaian seperti pasar hingga mal.

“Karena ini terkait dengan penegakan hukumnya. Kepolisian itu pasti nanti perintahnya akan satu, karena kepolisian ini kan sentral, tapi kalau kita kan otonom. Nah daerah-daerah dengan lokalitasnya akan menyesuaikan, tapi pada prinsipnya harus ada pembatasan,” ucapnya.

Selanjutnya, operasi yustisi protokol kesehatan secara serentak juga akan terus dilakukan untuk mencegah potensi kerumunan.

"Ini yang saya katakan paralel antara kita melaksanakan PPKM tapi sisi lain kita juga melakukan sosialisasi terus menerus," katanya.

Baca juga: Agar PPKM Efektif, Pemprov Banten Gandeng 2 Provinsi Lain

Ganjar mengatakan, usulan pemberian sanksi bagi warga yang tak disiplin protokol kesehatan akan diterapkan sebagai efek deteren.

Sebab, masyarakat saat ini tampaknya mulai abai terhadap protokol kesehatan karena jengah mengenakan masker.

"Tadi ada masukan juga dengan apa yang bisa membikin efek deteren, efek kejut efek jera yang masyarakat semua akan bisa paham. Maka disepakati tadi bagaimana kalau didenda saja pak? Sebenarnya kan sudah punya Perda tahun 2013 malahan dendanya bisa sampai Rp 50 juta, kurungan juga sampai 6 bulan. Sehingga saya bilang itu saja diterapkan kan itu maksimal," tegasnya.

Selain itu, Ganjar juga mendengar usulan warga yang ditemuinya saat sidak ke pasar-pasar pagi tadi.

Salah seorang warga mengusulkan denda Rp 250.000 jika warga tak mengenakan masker.

“Artinya, sebenarnya rakyat dengan denda itu nampak-nampaknya akan menggunakan masker, karena takut uangnya akan hilang atau berkurang. Tadi dari pakar juga menyampaikan ya pak mereka seperti itu," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu Ini Lapor Polisi Motornya Hilang Dicuri, Ternyata Pencurinya Suami Sendiri

Ibu Ini Lapor Polisi Motornya Hilang Dicuri, Ternyata Pencurinya Suami Sendiri

Regional
Lapor Rumah Dibobol Maling dan Ponsel Raib, Pelaku Ternyata Suami Sendiri

Lapor Rumah Dibobol Maling dan Ponsel Raib, Pelaku Ternyata Suami Sendiri

Regional
Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 dari Rumah Zakat

Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 dari Rumah Zakat

Regional
Pedagang Pasar hingga Sopir Bus Jadi Sasaran Vaksin Covid-19 di Banyumas

Pedagang Pasar hingga Sopir Bus Jadi Sasaran Vaksin Covid-19 di Banyumas

Regional
Ganjar Tanggapi Kisruh Walkot Tegal dan Wakilnya: Perlu Diruwat, dari Dulu Ada-ada Saja

Ganjar Tanggapi Kisruh Walkot Tegal dan Wakilnya: Perlu Diruwat, dari Dulu Ada-ada Saja

Regional
Oknum PNS Riau Edarkan Sabu, Keluar Masuk Penjara tapi Tetap Berdinas

Oknum PNS Riau Edarkan Sabu, Keluar Masuk Penjara tapi Tetap Berdinas

Regional
Klaster Keluarga di Karangasem, 37 Warga di Sebuah Desa Terkonfirmasi Positif Covid-19

Klaster Keluarga di Karangasem, 37 Warga di Sebuah Desa Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
Pura-pura Minta Antar Beli Bensin, Pemuda Ini Rampas Motor Teman Sekolah

Pura-pura Minta Antar Beli Bensin, Pemuda Ini Rampas Motor Teman Sekolah

Regional
Terima Transfer Rp 51 Juta dari BCA, Ardi Mengira Komisi Jual Mobil, Kini Ditahan Meski Berusaha Mengembalikan

Terima Transfer Rp 51 Juta dari BCA, Ardi Mengira Komisi Jual Mobil, Kini Ditahan Meski Berusaha Mengembalikan

Regional
Polisi Ungkap Prostitusi Online Tawarkan Threesome, Muncikari dan Admin Grup Chat Ditangkap

Polisi Ungkap Prostitusi Online Tawarkan Threesome, Muncikari dan Admin Grup Chat Ditangkap

Regional
Besan Bacok Besan di Aceh Timur, gara-gara Menantu Terlalu Cepat Melahirkan

Besan Bacok Besan di Aceh Timur, gara-gara Menantu Terlalu Cepat Melahirkan

Regional
Gunung Sinabung Kembali Luncurkan Awan Panas Guguran dan Erupsi

Gunung Sinabung Kembali Luncurkan Awan Panas Guguran dan Erupsi

Regional
DPD Demokrat Sulut Sebut Kadernya Dirayu untuk Mendukung KLB

DPD Demokrat Sulut Sebut Kadernya Dirayu untuk Mendukung KLB

Regional
Rekonstruksi Ibu Kandung Bunuh Bayi 9 Bulan, Hidung Korban Ditekan hingga Memar agar Telan Racun

Rekonstruksi Ibu Kandung Bunuh Bayi 9 Bulan, Hidung Korban Ditekan hingga Memar agar Telan Racun

Regional
Dilantik Jadi Wabup OKU, Johan Anuar Terdakwa Korupsi Lahan Kuburan Boleh Keluar Rutan

Dilantik Jadi Wabup OKU, Johan Anuar Terdakwa Korupsi Lahan Kuburan Boleh Keluar Rutan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X