Pemkot Solo Beri Kelonggaran Jam Operasional Warung Makan hingga Pusat Kuliner, Asalkan...

Kompas.com - 11/01/2021, 21:26 WIB
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. KOMPAS.com/LABIB ZAMANIWali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.

SOLO, KOMPAS.com -  Pemerintah Kota Solo mulai menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM), Senin (11/1/2021). 

Selama PPKM, kegiatan warung makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima (PKL), dan pusat kuliner di Solo, Jawa Tengah, disesuaikan dengan jam operasional masing-masing usaha.

Hal tersebut merujuk pada Surat Edaran Wali Kota Nomor: 067/057 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Wali Kota Surakarta Nomor 067/036 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surakarta.

Surat edaran yang ditandatangani Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo pada 11 Januari 2021 memuat tentang waktu operasional sesuai jam operasional masing-masing usaha, makan di tempat paling banyak 25 persen dengan jaga jarak antar orang paling sedikit 1,5 meter dan layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai jam operasional.

Baca juga: PPKM di Solo Mulai Senin, Anak Kurang 15 Tahun Dilarang Masuk Mal

Sebelumnya, dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor 067/036 jam operasional dibatasi mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Ahyani mengatakan, perubahan jam operasional dalam surat edaran tersebut adalah untuk memberikan kelonggaran kepada pedagang kaki lima.

Mereka boleh buka sesuai jam operasional masing-masing, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"Itu hanya untuk memberikan ruang kepada warung HIK, PKL. Terutama warung PKL, warung soto. Itu mereka jam operasional kan tidak jelas," katanya saat dihubungi wartawan di Solo, Jawa Tengah, Senin (11/1/2021).

Perubahan atas SE tersebut berlaku sejak ditandatangi. Kendati buka sesuai jam operasional masing-masing, jika ditemukan tidak melaksanakan protokol kesehatan tetap akan diperingatkan tim dari Satgas Penanganan Covid-19.

"Kalau dikasih peringatan tapi tidak mau menjaga jarak tempat duduknya saat itu juga diperingatkan ya harus diikuti. Jangan terus dibiarkan begitu," ungkap Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Solo.

Baca juga: RS Hampir Penuh, Dinkes Solo Minta Kabupaten Sekitarnya Sediakan Ruang Isolasi dan ICU

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, penerapan PPKM berdasarkan Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Selain itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor 067/036.

"Pertimbangan PPKM ini penyebaran Covid-19 di Solo semakin tinggi," kata dia di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (9/1/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Regional
Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Regional
Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Regional
Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Regional
Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Regional
Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Regional
Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Regional
Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Regional
2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Regional
Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Regional
Pemilik Toko di Blitar Tewas akibat Hantaman Benda Tumpul di Kepala

Pemilik Toko di Blitar Tewas akibat Hantaman Benda Tumpul di Kepala

Regional
Jokowi Berharap Setelah Vaksinasi Ekonomi dan Pariwisata di DIY Tumbuh

Jokowi Berharap Setelah Vaksinasi Ekonomi dan Pariwisata di DIY Tumbuh

Regional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Yogyakarta, Menkes Klaim Pelaksanaannya Lebih Rapi

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Yogyakarta, Menkes Klaim Pelaksanaannya Lebih Rapi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X