Penerapan PPKM di Soloraya, Pemprov Jateng Diminta Tegas Berlakukan Kebijakan yang Sama

WONOGIRI, KOMPAS.com - Bupati Wonogiri Joko Sutopo meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersikap tegas setelah penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ketegasan itu terkait sikap seluruh kepala dareah di Soloraya untuk memberlakukan kebijakan yang seragam agar pelaksanaan PPKM berlangsung optimal.

“Kebijakan yang berbeda dalam menerapkan PPKM akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Maka solusinya dibutuhkan ketegasan dari Pemprop Jateng sebagai wasit. Maka (Gubernur) harus tegas begini, begini dan begini,” ujar Jekek sapaan akrab Joko Sutopo kepada Kompas.com, Senin (11/1/2021).

Baca juga: Tak Masuk PPKM Jateng, Ganjar Minta Kepala Daerah Tak Berikan Kelonggaran

Jekek mengatakan, keseragaman kebijakan PPKM perlu dilakukan lantaran masalah yang dihadapi sama yakni menekan penularan covid-19.

Namun, kenyataannya antara daerah satu dengan lain berbeda penerapan kebijakannya.

Bagi Jekek, bila tidak ada kesamaan pola penerapan PPKM di wilayah Soloraya maka akan menimbulkan gejolak di masyarakat.

Padahal, lanjutnya, tujuan kebijakan PPKM itu dapat menimbulkan kesadaran kolektif bagi seluruh warga untuk bersama-sama memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Kami melarang hajatan dan menutup pariwisata, sementara kabupaten lain tidak melakukan. Padahal hajatan berpotensi menimbulkan kerumunan dengan terbukti banyaknya kasus klaster perjalanan terkonfirmasi tinggi,” ungkap Jekek.

Jekek mengatakan, tujuan kebijakan PKM itu diharapkan dapat menimbulkan kesadaran kolektif.

Tetapi kalau kebijakan tidak sama maka kesadaran kolektif tidak tercapai.

Baca juga: Agar PPKM Efektif, Pemprov Banten Gandeng 2 Provinsi Lain

Menurut dia, saat pemerintah menerapkan satu kebijakan maka harus didampingi pengawasan dan penegakan.

Dengan demikian, mata rantai penularannya akan bisa ditekan.

Jekek menambahkan, adanya instruksi Mendagri tentang penanganan Covid-19 semestinya bisa jadi satu panduan agar kebijakan daerah itu tidak ada kesan egosentris.

Pasalnya, selama ini meski sudah disampaikan regulasi dari pemerintah pusat dan propinsi namun aspek penegakan masih cukup lemah.

Ia berharap, Pemprov Jateng dapat menginisasi terbentuknya kebijakan yang terintegrasi dalam penerapan PPKM di wilayah Soloraya.

Menurut Jekek, semua daerah saat ini mengalami dan menangani kasus yang sama yakni pandemi Covid-19.