WFH Bukan Libur, ASN Tidak Penuhi Target Bakal Kena Sanksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) akan diberlakukan pada tanggal 11-25 Januari 2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sektor perkantoran wajib memberlakukan 50 persen work from home ( WFH) dan 50 persen work from office (WFO).

Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Amin Purwani mengingatkan para aparatur sipil negara ( ASN) bahwa WFH bukanlah hari libur.

“WFH bukan berarti libur, tetap bekerja di rumah kewajiban. Presensi dilakukan dan pekerjaan tetap diselesaikan untuk menyelesaikan target masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” katanya saat zoom bersama awak media, Jumat (8/1/2020).

Baca juga: Seorang Pejabat Meninggal akibat Covid-19, Semua OPD di Cianjur WFH

Ia mengatakan, pembagian kuota 50 persen diserahkan kepada masing-masing OPD, begitu juga dengan pengawasannya.

Masing-masing Kepala OPD harus bisa memastikan target dapat tercapai walaupun dilakukan WFH.

“Untuk kinerja dan manajemen diserahkan masing-masing OPD. Apa yang harus diselesaikan menjadi domainnya masing-masing OPD,” kata dia.

Menurut dia, masing-masing OPD sudah memiliki jadwal pekerjaan masing-masing, sehingga harapannya walaupun WFH para ASN tetap bisa memberikan laporan kerja sesuai dengan jadwal yang sudah diatur.

Baca juga: Dua Anggota DPRD Karawang Positif Covid-19, 48 Lainnya WFH

Jika, kinerja ASN tidak baik saat WFH, Amin mengatakan tetap ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada ASN yang kinerjanya tidak bisa memenuhi target.

“ Sanksi ada, seperti hukuman disiplin ASN yang berlaku. Kalau kinerja tidak sesuai target kepala OPD bisa memberikan sanksi teguran lisan nanti meningkat sanksi teguran tertulis,’ kata dia.