Kompas.com - 07/01/2021, 16:23 WIB
Kuasa hukum pasangan calon Iwan-Iip akan melaporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya ke DKPP karena diduga telah melanggar etik tak menjalankan peraturan perundang-undangan, Kamis (7/1/2021). KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHAKuasa hukum pasangan calon Iwan-Iip akan melaporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya ke DKPP karena diduga telah melanggar etik tak menjalankan peraturan perundang-undangan, Kamis (7/1/2021).

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum pasangan Iwan Saputra-Iip Miftahul Paos pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020 melaporkan KPUD setempat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tim Iwan-Iip menuding KPU melanggar etik karena belum memutuskan hasil rekomendasi Bawaslu terkait diskualifikasi calon petahan Ade Sugianto karena dianggap melanggar Pilkada. Sementara menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, waktu kajian yang diberikan sudah melewati batas waktu 7 hari kalender.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah menyerahkan rekomendasi sanksi Pasal 71 Ayat 5 pembatalan atau diskualifikasi calon ke KPU pada 30 Desember 2020.

Namun pada 6 Januari 2021 sesuai batas waktu yang ditetapkan Undang-undang, KPU seharusnya sudah membuat keputusan.

"KPU berdalih bahwa batas waktu 7 hari sesuai hari kerja mengacu ke PKPU tahun 2013 sebelum ada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016 sampai perubahan lagi jadi UU Nomor 6 Tahun 2020. Padahal di Undang-undang Pilkada batas waktunya 7 hari adalah hari kalender," jelas perwakilan kuasa hukum pasangan calon Iwan-Iip, Dadi Hartadi, kepada wartawan di Rumah Kemuning, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Pilkada Tasikmalaya, Bawaslu Minta KPU Segera Putuskan Diskualifikasi Petahana

Dadi menilai komisioner KPU sudah melanggar etik karena tak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tentang Pasal 71 ayat 5 pembatalan calon petahana dalam waktu 7 hari sesuai Undang-undang.

Sedangkan, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai undang-undang.

"Bawaslu sudah memutuskan sudah terbukti dan terpenuhinya unsur, maka KPU sebetulnya tinggal menjalankan rekomendasi tersebut karena bersifat mengikat interaktif atau perintah karena ada sifat wajib sesuai undang-undang," tambah Dadi.

Meski KPU berdalih hari kerja sesuai PKPU Tahun 2013, lanjut Dadi, itu sudah menjadi keputusan KPU yang tak berlandaskan asas hukum.

Pasalnya, pada UU Nomor 6 Tahun 2020 perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, bahwa batas waktu hari kerja telah diubah dengan batas waktu hari kalender.

"KPU telah melanggar soal etik, maka yang bisa mengadili tentang etik adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," tambahnya.

Kuasa hukum Iwan-Iip sebagai pelapor mengklaim telah melengkapi bukti, dokumen dan saksi-saksi yang harus dipenuhi untuk melaporkan para komisioner KPU ke DKPP.

Pendaftaran ke DKPP atas laporan pelanggaran etik para komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya pun telah disampaikan per hari ini, Kamis (7/1/2021).

"Maka, sanksi atas laporan itu kalau terbukti oleh DKPP adalah pemberhentian tetap oleh DKPP kepada seluruh komisioner KPU karena tak menjalankan ketentuan peraturan undang-undang," ujar Dadi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
Ingin Warga'Survive' di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Ingin Warga"Survive" di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Regional
6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

Regional
Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Regional
Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: 'Cash Ojo Nyicil'

Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: "Cash Ojo Nyicil"

Regional
Dapat Bantuan 'Bedah Rumah' dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Dapat Bantuan "Bedah Rumah" dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Regional
Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Regional
Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Regional
MDTA Direnovasi Dompet Dhuafa, Murid dan Kepala Yayasan Menangis Haru

MDTA Direnovasi Dompet Dhuafa, Murid dan Kepala Yayasan Menangis Haru

Regional
Dompet Dhuafa Bagikan 2.000 Paket Zakat Fitrah di Pati

Dompet Dhuafa Bagikan 2.000 Paket Zakat Fitrah di Pati

Regional
Cegah Penularan Covid-19, Pemprov Jabar Perpanjang Kerja Sama Penyediaan Hotel untuk Nakes

Cegah Penularan Covid-19, Pemprov Jabar Perpanjang Kerja Sama Penyediaan Hotel untuk Nakes

Regional
Meski Dihantam Pandemi, Maidi-Inda Raya Tetap Jalankan Program Kerjanya

Meski Dihantam Pandemi, Maidi-Inda Raya Tetap Jalankan Program Kerjanya

Regional
Jalin Silaturahmi di Ramadhan, Bupati Tulang Bawang Santuni 25 Anak Yatim

Jalin Silaturahmi di Ramadhan, Bupati Tulang Bawang Santuni 25 Anak Yatim

Regional
LIRA Tuntut MKD Tindak Tegas Romo Syafi'i Karena Fitnah Walkot Bobby

LIRA Tuntut MKD Tindak Tegas Romo Syafi'i Karena Fitnah Walkot Bobby

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X