Sampah Menumpuk di Jalanan Pekanbaru, Wakil Rakyat: Sangat Kami Sesalkan...

PEKANBARU, KOMPAS.com - Sampah menumpuk di pinggiran jalan di Kota Pekanbaru, Riau.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Hamdani mengatakan,

permasalahan sampah itu dikarenakan habisnya masa kontrak pengusaha peengangkut sampah.

"Sampah ini ada masa jeda berakhirnya kontrak. Harusnya, ada mitigasi dan bagaimana cara menanggulanginya. Itulah yang sangat kita sesalkan dengan Pemkot Pekanbaru dan DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," ujar Hamdani kepada wartawan di Pekanbaru, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Sampah Menumpuk di Pinggir Jalan di Pekanbaru, Polisi Turun Tangan

Ia mengaku sudah memanggil Kepala DLHK Pekanbaru, Agus Pramono untuk melakukan hearing. Sebab, Hamdani mengaku khawatir tumpukan sampah makin banyak dan bau menyeruak.

"Kita sudah panggil DLHK ke DPRD. Ke depan, akan buat kontrak baru. Tentu kami kasih masukan untuk diselesaikan, karena ini bisa membahayakan kesehatan masyarakat kalau lama dibiarkan, apalagi hujan kalau musim hujan," kata Hamdani.

Ia menyinggung ketika Wali Kota Pekanbaru dijabat oleh Herman Abdullah. Sebab, di zaman Herman, persoalan sampah tidak menjadi masalah dan tak pernah berserakan.

"Kalau kita lihat, cukup DLHK saja dengan melibatkan kelurahan. Dan keuangan kita tidak terlalu berat. Zaman Pak Herman kan sampah ini dikelola oleh kelurahan dan kecamatan," kata Hamdani.

Baca juga: Fakta SPBU di Pekanbaru Terbakar, Frekuensi Ponsel Diduga Jadi Penyebabnya

Bahkan, ia juga menyebut Piagam Adipura yang didapat oleh Herman saat menjabat Wali Kota Pekanbaru pada tahun 2011 silam. 

"Kalau dulu itu tidak ada masalah, bahkan dapat Piagam Adipura. Sebetulnya, enggak payah-payah betul kelola sampah ini. Kalau menunggu lelang bisa sampai Februari 2021," kata Hamdani.

Dia menyayangkan masalah sampah kembali terjadi di Pekanbaru . Hamdani menilai, Pemkot Pekanbaru tidak belajar dari pengalaman sebelumnya.

"Selalu terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Jadi, yang kontrak saja yang terkendala, tentu zona yang ditanggungjawabi pasti terganggu," sebut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.