Kompas.com - 04/01/2021, 09:04 WIB
Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Gubernur Bangka Belitung terkait kerusakan lingkungan, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/12/2020). handoutWakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Gubernur Bangka Belitung terkait kerusakan lingkungan, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyatakan, setelah negara berhasil menekan laju ideologi intoleran di Indonesia melalui pembubaran beberapa ormas, FPI dan HTI, kini saatnya negara bersikap tegas terhadap pelaku intoleran kemestaan, yaitu kelompok masyarakat atau korporasi yang ugal-ugalan dan serakah dalam melakukan perusakan alam. Baik yang legal maupun ilegal.

Dedi menjelaskan, sikap tegas terhadap perusak alam yang legal adalah dengan cara melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan sejak zaman Orde Baru sampai hari ini.

Baca juga: Kapal Isap Timah Karam dan Ancam Lingkungan, Dedi Mulyadi: Pemberi Izin Tolong Buka Mata

 

Kebijakan dimaksud adalah yang nyata-nyata bertenatangan dengan prinsip pengelolaan alam yang berbasis kearifan serta prinsip-prinsip eksploitasi yang bertentangan dengan semangat berkelanjutan.

Sebab, kata Dedi, dalam pandangannya bahwa disintegrasi bangsa bukan hanya muncul dari paham intoleran keberagaman, tetapi sifat serakah yang telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan kebangsaan.

"Masyarakat yang tergusur dalam lingkungan karena ekspolitasi. Orang-orang yang kehilangan pekerjaannya karena kerusakan lingkungan akan melahirkan kelompok masyarakat frustasi yang pada akhirnya, mereka, karena tercerabut dari habitat alamnya, masuk ke iedeologi intoleran bahkan radikal," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Senin (4/1/2021).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Dedi, munculnya paham radikal, terutama di perkotaan, disebabkan salahnya adalah tata ruang yang salah dan kerusakan lingkungan. Hal itu mengakibatkan orang yang tak nyaman lagi tinggal di habitatnya kemudian mencari jalan mencari ketenangan hingga bertemu guru yang salah.

"Paham intoleran muncul di kota-kota besar dan kampus-kampus besar, dari sisi aspek tata kelola berpikir itu aneh. Orang pendidiikan tinggi justru mengalami probelm, berarti kan bukan persoalan paham intoleran, tetapi ada kegelishan karena dia tercerabut dari habitatnya," kata mantan bupati Purwakarta itu.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tantang Menteri KP Baru Hentikan Ekspor Benih Lobster

Dedi menganalogikan bahwa harimau buas memangsa manusia ketika tidak memiliki lagi habitatnya. Begitu juga buaya buas memangsa manusia karena tak punya habitatnya.

"Manusia juga begitu ketika kehilagan habitat, dia akan buas," kata Dedi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Regional
Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi 'Drive Thru'

Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi "Drive Thru"

Regional
Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Regional
Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Regional
Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Regional
Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X