Kerumunan di Malioboro dan Titik Nol Yogya Saat Malam Tahun Baru, Anggota DPRD: Pemkot "Ndableg"

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kerumunan saat malam tahun baru pada masa pandemi di Kota Yogyakarta mendapatkan respon dari ketua Panitia Khusus (pansus) Covid-19 Kota Yogyakarta.

Ketua Pansus Covid-19 Kota Yogyakarta sekaligus anggota DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki menyayangkan keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi.

Menurutnya, dengan menolak wacana penutupan kawasan Malioboro, Tugu Pal Putih, dan Titik Nol, secara politik sudah tidak mengindahkan rekomendasi yang diberikan DPRD Kota Yogyakarta.

"Itu merupakan sikap resmi dan sudah disampaikan dalam rapat paripurna, jadi sangat aneh ketika dalam rapat paripurna tersebut, pansus juga sudah disetujui oleh teman-teman fraksi PAN, di mana Mas Heroe adalah Ketua DPD PAN Kota Yogyakarta," katanya saat dihubungi wartawan, Jumat (1/1/2021).

Baca juga: Malam Tahun Baru di Tengah Pandemi, Warga Tetap Berkerumunan di Pusat Kota Yogyakarta

Menurut Fokki, penolakan penutupan tersebut mencerminkan sikap ndableg dari Pemerintah Kota Yogyakarta, lantaran enggan melakukan penutupan di tiga kawasan tersebut saat malam Tahun Baru.

"Pemkot ndableg dan faktanya muncul kerumunan, maka akan mengkaji, apakah rekomendasi dewan yang secara politik ini diabaikan, apakah ke depan berimplementasi hukum," kata dia.

Mengingat, sekarang ini telah muncul maklumat dari Kapolri agar tidak ada kerumunan dengan alasan apapun.

Sambung Fokki, pengkajian tersebut akan segera dilakukan walaupun saat terjadi kerumunan, Pemkot Yogyakarta telah membubarkannya.

"Ya menurut saya iya, soalnya kan banyak dari ahli itu menyampaikan, untuk meminimalisir penularan itu adalah dengan menghambat mobilitas," kata dia.

Baca juga: Polemik Pembukaan Malioboro Saat Malam Tahun Baru, Begini Penjelasan Pemkot Yogyakarta

Sementara itu Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menambahkan, kerumunan merupakan konsekuensi karena tiga lokasi yang menjadi magnet bagi wistawan yang datang ke kota Yogyakarta.

"Saya tidak melihat sendiri hanya melihat dari CCTV yang dimiliki Kominfo memang terlihat sepi, namun kalau memang ada kerumunan ini konsekuensinya kalau ketiga lokasi tersebut dibuka," kata dia.

Dia mempertanyakan pada pukul berapa foto dari CCTV yang menujukkan kondisi sepi diambil.

"Kok berbeda ya foto CCTV dengan kenyataannya apakah diambil di jam berbeda atau bagaimana," kata dia.

Langkah ke depan yang perlu diambil untuk anitisipasi jika terjadi lonjakan, menurut Huda, adalah dengan menambah tempat tidur yang ada di rumah sakit di Yogyakarta.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah terakhir yang harus dipersiapkan pemerintah.

"Kerumunan sudah terjadi, sekarang berharap tidak terjadi klaster baru. Untuk antisipasi dengan cara menambah kapasitas bed rumah sakit maupun tenaga kesehatan," kata dia.