Kompas.com - 01/01/2021, 22:28 WIB
Dekan Fakultas Hukum Unnes, Rodiyah KOMPAS.com/RISKA FARASONALIADekan Fakultas Hukum Unnes, Rodiyah

SEMARANG, KOMPAS.com - Dekanat Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) mencabut skors Frans Josua Napitu, mahasiswa yang melaporkan rektor Unnes ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perbuatan yang dilakukan Frans dianggap melanggar etika mahasiswa dan merusak reputasi kampus Unnes.

Pencabutan skors terhadap Frans sesuai surat nomor B/9075/UN37.I.8/KM/2020 tertanggal 28 Desember 2020 atas rekomendasi dari Rektor Unnes melalui Surat Rektor Unnes nomor T/8376/UN37/KM/2020 tertanggal 2 Desember 2020 setelah Dekanat Fakultas Hukum berkomunikasi dengan orangtua Frans.

Baca juga: Diskors 6 Bulan Usai Laporkan Rektor ke KPK, Mahasiswa Unnes: Saya di Jalan yang Benar

Dalam surat keputusan tersebut menerangkan Frans dapat kembali melaksanakan kegiatan akademik sesuai hak dan kewajibannya.

Dekan FH Rodiyah menyampaikan orangtua Frans proaktif dan sudah melakukan komunikasi dengan baik untuk bersama-sama membina Frans agar dapat menyelesaikan studi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan respons positif dan baik dari Pak Pordinan Napitu (orangtua Frans) tersebut, maka Dekan FH telah memutuskan mahasiswa a.n Frans Josua Napitu dapat melaksanakan kembali kegiatan akademiknya," katanya kepada wartawan, Jumat (1/1/2020).

Rodiyah menambahkan, Fakultas Hukum tak pernah menskors, melainkan hanya mengembalikan Frans kepada orangtuanya untuk menjalani pembinaan moral.

"Yang diharapkan Fakultas Hukum adalah komunikasi dan kerja sama yang baik antara orangtua mahasiswa dan Fakultas Hukum," ujarnya.

Baca juga: Skors Mahasiswa Unnes Usai Laporkan Rektor ke KPK Dinilai Pelanggaran HAM

Sekadar diketahui, Frans merupakan mahasiswa yang pada pertengahan November lalu di pulangkan ke orangtua melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor 7677/UN37.1.8/HK/2020 setelah dirinya melaporkan dugaan korupsi Rektor Unnes ke KPK.

Tak hanya itu, Frans juga dituduh terlibat Organiasi Papua Merdeka (OPM).

Hal tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat anti korupsi dan sekaligus menjadi catatan buruk bagi kebebasan akademik serta ruang demokrasi dalam kampus.

Tim Advokasi Keadilan untuk Frans dan Gerakan Melawan Pembungkaman Akademik mendesak agar Rektor dan Dekan FH Unnes segera menjalankan catatan kritis yang sudah dirangkum.

Selain itu, Kemendikbud juga diminta melakukan pembinaan moral dan karakter kepada rektor dan dekan FH Unnes  serta mengevaluasi secara menyeluruh masalah di internal Unnes.

"Kami berharap agar kasus ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran, serta senantiasa secara bersama-sama menjaga terselenggaranya kebebasan akademik dan ruang demokrasi di lingkungan kampus," jelas perwakilan Tim Advokasi, Ignatius Rhadite.

Dia menyayangkan pihak kampus seharusnya menjadi ruang aman untuk memproduksi nalar kritis dan wadah berekspresi bagi civitas akademika.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Regional
Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Regional
Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Regional
Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi 'Getar Dilan' Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi "Getar Dilan" Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Regional
Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Regional
Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Regional
Kolaborasi Jadi Kunci Kudus Terlepas dari Status Zona Merah Covid-19

Kolaborasi Jadi Kunci Kudus Terlepas dari Status Zona Merah Covid-19

Regional
Ganjar Pranowo Disambangi Aktivis Mahasiswa Malam-malam, Ada Apa?

Ganjar Pranowo Disambangi Aktivis Mahasiswa Malam-malam, Ada Apa?

Regional
KRI Dr Soeharso-990 Bantu Pasokan Oksigen Jateng, Ganjar: Kami Prioritaskan untuk RS di Semarang Raya

KRI Dr Soeharso-990 Bantu Pasokan Oksigen Jateng, Ganjar: Kami Prioritaskan untuk RS di Semarang Raya

Regional
Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Regional
Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Regional
Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X