FPI Dibubarkan, MUI Kalbar Imbau Umat Muslim Tak Terprovokasi

Kompas.com - 31/12/2020, 15:25 WIB
Ketua MUI Kalbar Basri Har istimewaKetua MUI Kalbar Basri Har

PONTIANAK, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), HM Basri Har mendukung langkah pemerintah membubarkan organisasi Front Pembela Islam (FPI).

“Terkait surat keputusan bersama (SKB) 6 menteri, terhadap organisasi ataupun lembaga yang melakukan hal di luar ketentuan, kami mendukung keputusan tersebut,” kata Basri Har melalui keterangan video, Kamis (31/12/2020).

Dia mengimbau, kepada umat Muslim di Kalbar untuk selalu menjaga persatuan dan tidak mudah diprovokasi oleh pihak yang ingin memecah belah umat.

Baca juga: Soal Pelarangan FPI, Ketua Komisi III Minta Aparat Penegak Hukum Jalankan dengan Tegas

Dia juga turut mengajak masyarakat untuk mendukung keputusan pemerintah tersebut.

"Untuk itu, saya juga mengimbau dan mengajak kepada masyarakat, khususnya umat muslim untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tolak kelompok ataupun organisasi-organisasi yang sering menonjolkan kekerasan," ujar Basri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Basri berpesan agar selalu memberikan pesan yang damai dan menyejukkan, untuk menciptakan kenyamanan di Indonesia, khususnya di Kalbar.

Baca juga: FPI Dibubarkan, Bupati Bogor: Au Ah, Itu Mah Sensitif

Diberitakan, sejumlah permasalahan terkait Front Pembela Islam ( FPI) dan pemimpinnya, Rizieq Shihab, menemui puncaknya kemarin, Rabu (30/12/2020).

Pemerintah pun resmi membubarkan organisasi kemasyarakatan yang berdiri pada 17 Agustus 1998 ini.

Keputusan pembubaran FPI dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020.

SKB ini berisi tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Dengan demikian, FPI kini masuk dalam daftar ormas yang dilarang untuk beraktivitas pada era Presiden Joko Widodo, menyusul ormnas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan pada 19 Juli 2017.

Adapun, SKB pembubaran ini diteken tiga menteri dan tiga pejabat negara dengan rincian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Regional
Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X