Soal Rekomendasi Diskualifikasi Calon Petahana, KPU Tasikmalaya: Kami Belum Terima dari Bawaslu

Kompas.com - 30/12/2020, 13:22 WIB

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya belum menerima rekomendasi Bawaslu tentang pelanggaran calon bupati petahana, Ade Sugianto, terkait Pasal 71 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Pasal 71 Ayat 5 menerangkan tentang sanksi pembatalan calon atau diskualifikasi bagi calon petahana yang telah melanggar Pasal 71 Ayat 2 atau 3 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Pada Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon di daerah sendiri atau daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih.

"Terkait rekomendasi Bawaslu, kita belum menerima. Saya juga mendapat dari pemberitaan di luar. Tapi sampai detik ini, kami belum menerima rekomendasi dari Bawaslu. Kalau nanti diterima, kami akan mengkaji dan bekonsultasi ke ahli hukum untuk menelaah materi rekomendasi tersebut," jelas Komisioner KPU Tasikmalaya Kadiv Teknis penyelenggaraan, Jajang Jamaludin, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Pilkada Tasikmalaya, Bawaslu Rekomendasikan Calon Petahana Didiskualifikasi

Jajang mengklaim, pihaknya tak akan gegabah dalam mengkaji rekomendasi tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan calon petahana.

Jajang menghormati rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu. Menurutnya, rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan penyelidikan sesuai aturan dan lengkap.

Namun, ia tak ingin berkomentar lebih lanjut karena belum membaca isi rekomendasi tersebut.

"Jadi langkah yang akan diambil belum dapat dipastikan. Tentu kami akan melihat proses yang dilakukan bawaslu. Bawaslu kan sudah memeriksa bersama gakkumdu. Kita akan lihat apakah pelanggarannya memenuhi unsur pelanggaran. Jadi disesuaikan dengan aturan hukum," tambah Jajang.

Jajang mengingatkan, rekomendasi dari Bawaslu bukan sebuah keputusan absolut. Pihaknya akan mengkaji terlebih dulu apakah menerima atau menolak rekomendasi itu.

"Jadi kalau rekomendasi ada, tidak serta menjadi keputusan. Itu kan sifatnya rekomendasi. Bisa dilaksanakan atau tidak setelah ada kajian," jelasnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.